Indeks Pemilu

Aksi yang kini ngetren bukan hanya selfie memamerkan jari berwarna ungu, tetapi juga memotret formulir perolehan suara dan membagikannya di media sosial atau grup Whatsapp. Ini awal yang baik untuk membangun tradisi berbagi dan partisipasi publik.

Di Amerika Serikat, sebagian negara bagian sudah memakai pencoblosan dengan alat elektronik. Indonesia bagaimana?

Partisipasi dalam Pemilu di Jakarta lebih rendah daripada angka nasional.

Mendagri menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah setuju meningkatkan kualitas Pemilu legislatif sehingga jumlah “parliamentary threshold” juga harus ditingkatkan

Panglima TNI Gatot Nurmantyo pernah berkeluh kesah, mengatakan TNI seperti warga negara asing karena tak punya hak pilih. Tapi pernah ada masa tentara Indonesia boleh ikut memilih dalam pemilu.

Pemerintah siap mendiskusikan sistem pemilu yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait perdebatan sistem proporsional terbuka terbatas yang diajukan pemerintah.

Selama ini fasilitas-fasilitas publik kerap mengabaikan hak penyandang disabilitas. Tangga tak ramah bagi tunadaksa dan tunanetra masih kita temui di mana-mana. Bahkan, saat pemilu pun TPS-TPS tak ramah bagi difabel. Padahal aturannya ada.

Angela Merkel telah mengonfirmasi akan ikut bersaing dalam Pemilu 2017 untuk kembali menduduki jabatan kanselir. Ini adalah pencalonan keempat bagi Merkel.

Suasana rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang II Tahun 2016/2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/11).

PDIP melontarkan wacana untuk menaikkan ambang batas parlemen hingga 5-6 persen, sementara Gerindra ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka.

Apakah media boleh menyampaikan dukungannya secara terbuka pada kandidat tertentu dalam pemilihan umum? Kalau berkaca pada Amerika Serikat, jawabannya boleh. Secara tradisi, sebagian besar media di Amerika Serikat selalu memberikan dukungan terbuka kepada kandidat yang ia dukung melalui sikap editorial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan‎ program Rumah Pintar Pemilu yang bertujuan untuk  ruang edukasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana proses pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan bertanggun jawab penuh terhadap tiga opsi sistem pemilu dalam draf revisi UU Pemilu yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan Ocha mengatakan bahwa Negeri Gajah Putih tersebut akan mengadakan pemilihan umum pada 2017 mendatang, dalam upayanya untuk menenangkan kekhawatiran atas pemerintahan militernya yang kemungkinan akan menunda kembalinya demokrasi.

Menjelang pemungutan suara pemilu lokal di Afrika Selatan, lebih dari 12 aktivis dan kandidat partai tewas dibunuh. Polisi nasional memutuskan bahwa masalah itu cukup serius sehingga ia membentuk satuan tugas untuk menyelidiki kematian-kematian itu, yang sebagian besar terjadi di provinsi KwaZulu-Natal.

Research Centre for Politics and Government (Polgov) UGM bekerja sama dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka menemukan pola surat suara tidak sah pada pemilu Presiden tahun 2014 di Yogyakarta. Penelitian ini diadakan untuk menjelaskan motif yang melatarbelakangi terjadinya pola tersebut.

Sistem proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif (pileg) dinilai lebih efektif karena para pemilih lebih mudah menentukan pilihannya. Selain itu, sistem ini juga dinilai dapat menekan biaya karena para calon tidak saling sikut di internal partai.

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull tampaknya akan tetap berada di tampak kekuasaan setelah memperoleh dukungan dari tokoh kunci independen pada Kamis walaupun persaingan dalam pemungutan suara mengisyaratkan bahwa dia akan menghadapi masalah ekonomi dan politik di masa depan lebih berat.

Di Indonesia, partai politik kerap menggunakan para musisi untuk berkampanye, baik itu pemilihan legislatif, kepala daerah, bahkan pemilihan presiden. Fenomena yang paling masif terjadi pada 2014 lampau.

Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur dalam dua tahun pemerintahannya. Pada awal tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 225 proyek yang tersebar di seluruh negeri. Mayoritas harus tuntas pada tahun 2018, atau setahun menjelang pelaksanaan Pilpres 2019.