Indeks Pelanggaran Ham Papua

Penerbitan izin alih fungsi hutan membuat laju deforestasi di Papua kian cepat.

Penyeludupan miras tak dapat dipisahkan dari anggapan bahwa Papua merupakan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Pendekatan keamanan dan ekonomi dari pemerintahan Jokowi mengabaikan problem politik dan sejarah Bangsa Papua.

Sejenak, coba dengar kabar saudara kita di pulau paling timur Indonesia.

Operasi militer Indonesia perdana di Papua pada 1965 telah menewaskan puluhan warga sipil. Sesudahnya, perlawanan dan kekerasan tak pernah surut.

Salah seorang paitua paling dihormati di Papua meminta pemerintahan Indonesia berdialog secara bermartabat untuk membahas keadilan politik bagi Papua.

Noam Chomsky rajin membeberkan keterlibatan Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam tragedi kemanusiaan dan huru-hara politik di Indonesia, dari Timor Timur hingga Papua.

Freeport mengucurkan uang keamanan, termasuk membayar para pejabat dan institusi TNI dan Polri, agar bisnisnya tetap lancar di kawasan tambang Timika.

Megawati sempat berjanji menciptakan kedamaian dan kemajuan di Aceh dan Papua. Apakah ia menepatinya?

Dukungan untuk kemerdekaan Papua mengalir dari negara-negara tetangga di kepulauan Pasifik hingga tokoh politik penting di Inggris Raya.

Permasalahan di Papua dinilai bukanlah perkara mudah. Namun, usaha-usaha penyelesaian yang sesegera mungkin bisa mempertahankan keutuhan bangsa.

Menurut Wiranto pemerintah tak pernah punya maksud untuk membiarkan indikasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Setiap ada insiden, pemerintah selalu melakukan investigasi.

Jokowi memanfaatkan isu hak asasi manusia untuk memenangi pemilihan presiden. Ia masih harus memenuhi janjinya.

Deputi Staf Kepresidenan bidang Polhukam Jaleswari Pramodhawardani menegaskan perhatian dan komitmen Presiden Joko Widodo atas Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan di Papua menggunakan pendekatan antropologi.

Tokoh Melanesia sekaligus antropolog budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Pater Gregor Neonbasu, menyatakan bahwa Indonesia harus memanfaatkan momentum kemajuan yang diperoleh dalam diplomasi di kawasan Pasifik Selatan, khususnya dalam melawan propaganda-propaganda negatif di Papua.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Padjaitan kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM , khususnya di Papua, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.