Indeks Pdip

Dua staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dikabarkan tersangkut OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Salah satu kabar yang santer berseliweran di kalangan pewarta, KPK hendak melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDIP, Kamis (9/1/2020).

PDIP menyerahkan kasus dugaan suap ini kepada aparat penegak hukum.

Ruangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, disebut-sebut digeledah oleh petugas KPK, Kamis (9/1/2020).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (keempat kanan) memberikan keteragan kepada media jelang Rakernas I dan HUT ke-47 PDI Perjuangan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (8/1/2020)

PDIP siap mendukung DPR RI bila membentuk panitia khusus (pansus) untuk mencari penyebab kisruh dugaan korupsi PT Jiwasraya.

Bencana banjir awal tahun ini jadi alasan DPP PDIP tunda pengumuman 44 calon kepala daerah yang diusung PDIP.

Teguran diberikan karena PAC PDIP se-Kota Medan menolak mendukung Bobby Nasution dan lebih memilih Akhyar Nasution.

Menurut Rudianto pendekatan militer harus segera dilakukan bila Cina makin membandel di Natuna.

Gibran bisa maju Pilkada Solo meski peraturan internal partai tak mengizinkannya.

PDIP menganggap program penanganan banjir Anies gagal. Mereka pun meminta pemprov mencontoh era Ahok.

Berbagai skenario masih bisa dimungkinkan dalam Pilwalkot Solo, salah satunya memasangkan Gibran dengan Achmad Purnomo.

Menurut Gembong pembongkaran Instalasi Gabion memboroskan anggaran daerah DKI Jakarta saja.

Nasdem telah membahas rencana untuk mengusung anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabumi, maju dalam Pilkada Solo.

Hasto menyebut Gibran Rakabuming masih berpeluang maju pilkada dari PDIP meski terkendala aturan.

PDI Perjuangan menggelar Round Table Discussion dengan tema 'Potensi Rempah Nusantara untuk Kemajuan Indonesia' di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Puan meminta dua bupati di daerah Sumatera Barat menyediakan gedung kantor mereka agar umat Kristiani dan Katolik bisa merayakan natal.

Hasto mengatakan masih ada proses penilaian selain syarat administrasi, misalnya dari aspek politik.

Target itu sesuai dengan kesepakatan Kongres ke V PDIP di Bali beberapa waktu lalu.

"Presiden saja ya sudah. Kalau atasnya sudah berarti bawahnya juga boleh dong," kata Megawati Soekarnoputri.