Menuju konten utama

Disebut Terkait Suap PAW DPR RI, Puan Pastikan PDIP Tetap Solid

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani, mengaku kasus yang diduga terkait caleg PDIP, Harun Masiku, itu tidak akan mengganggu kinerja partainya.

Disebut Terkait Suap PAW DPR RI, Puan Pastikan PDIP Tetap Solid
Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera partai saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). tirto.id/Andrey Gromico.

tirto.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani, memastikan pihaknya tetap solid, kendati partainya kerap dikaitkan oleh dugaan kasus suap yang menjerat salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Puan mengaku, kasus yang diduga terkait caleg PDIP, Harun Masiku, itu tidak akan mengganggu kinerja partai.

"PDIP solid. PDIP tetap dalam posisinya sebagai partai pemenang pemilu. Kami akan menjalankan semua hal terkait sinergi antara pemerintah dengan parpol. Dan hal terkait dengan oknum dan kasus per kasus tidak akan mempengaruhi gerak langkah PDIP untuk bisa bersama rakyat," kata Puan saat ditemui di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020) pagi.

Ia juga mengaku akan memastikan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang selalu taat aturan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Begitu juga proses hukum di KPK.

"Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan berlaku. Jadi kami ikuti proses tersebut," kata Puan.

Meski begitu, Puan mengingatkan bahwa partai politik juga berwenang untuk menentukan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI. Namun, semua wewenang itu selalu mengedepankan amanat perundang-undangan dan aturan yang berlaku.

Ia memberi contoh PAW DPR RI dari PDIP terdapat dua orang. Sejauh ini, PDIP menyodorkan dua nama untuk menggantikan Juliari Batubara dan Yasonna Laoly sebagai anggota DPR. Juliari diketahui dilantik menjadi Menteri Sosial, sedangkan Yasonna diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Puan menekankan proses PAW terhadap dua orang itu melalui tahapan dan amanat perundang-undangan yang berlaku.

"Karena beliau dua itu dari PDIP, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet," kata Puan.

Baca juga artikel terkait OTT KPK KOMISIONER KPU atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Politik
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri