Indeks Pdip

Deddy khawatir terjadi konflik kepentingan bila Luhut ikut mengurus minyak goreng. Pasalnya, banyak beredar foto Luhut dengan para tersangka mafia migor.

Novel menilai pimpinan KPK diindikasikan tak serius menangani kasus yang menyeret Harun Masiku, sehingga dia masih menjadi buronan hingga kini.

PAN menjamin Koalisi Indonesia Bersatu tak mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi. Jaminan ini sekaligus menjawab sindiran PDIP.

MKD melihat tak ada niat dan unsur kesengajaan dari Harvey Malaihollo untuk menonton video porno saat rapat Komisi IX dengan Kemenkes.

Ahmad Sahroni menyoroti Fraksi PSI dan PDIP di DPRD DKI Jakarta yang terus mengkritik Formula E hingga mengajukan interpelasi.

Menurut SMRC, PDIP sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat. Sementara, Gerindra tak bisa cocok dengan Nasdem.

Politikus Partai Gerindra meminta agar Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI segera mengakhiri drama interpelasi Formula E.

Prasetio ngotot ingin mengagendakan lagi paripurna interpelasi Formula E.

Elektabilitas Gerindra bisa saja menyalip PDIP bila berhasil mendapatkan kepercayaan pemilih Jokowi untuk memilih Prabowo Subianto.

Anggota DPR inisial HN menonton video porno di tengah rapat vaksinasi Covid.

Dalam setahun terakhir dukungan massa PDIP kepada Ganjar naik dari 20,1 persen 

Apdesi kubu Surtawijaya diminta lebih baik kembali menjalankan tugasnya sebagai kades daripada ikut pusaran politik.

Aksi PDIP lewat demo masak tanpa minyak sebagai upaya memperbaiki citra publik akibat pernyataan Megawati.

Menurut Megawati, ayahnya pernah berpesan dalam berpolitik, urusan perut kenyang adalah yang paling penting buat rakyat.

Hasto menyebut sumber makanan tak harus diolah dengan minyak goreng saja, tetapi ada alternatif lainnya.

Pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 akan mulai dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada awal Agustus 2022.

Tiga partai politik sepakat untuk tidak melanjutkan rencana pembahasan amandemen UUD 1945 terkait PPHN. 

Sikap beberapa parpol seperti PKS dan Demokrat usai PDIP mengusulkan amendemen UUD 1945 soal PPHN ditunda.

PKS sepakat dengan fraksi PDIP menunda rencana amandemen terbatas UUD 1945 terkait PPHN.

Sikap PDIP yang meminta usulan amendemen UUD 1945 soal PPHN ditunda diprediksi karena kekhawatiran disusupi "penumpang gelap."