Indeks Pdip

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI menilai usulan pembentukan pansus sumur resapan oleh PSI tidak penting.

Menurut Zaenur, aparat penegak hukum bukan simbol negara.

PDIP sempat jadi partai guram di masa Orde Baru. Kesuksesan mengiklankan Sukarno kemudian menjadi titik balik partai tersebut.

Sebelumnya terjadi perbedaan pandangan, KPU berencana melaksanakan Pemilu 2024 pada 21 Februari dan pemerintah pada 15 Mei.

Hingga saat ini, PDIP belum mendeklarasikan calon Presiden yang akan diusung pada 2024 nanti.

Airlangga Hartarto tidak mungkin maju sendiri karena harus ada wakil dalam kontestasi Pilpres 2024 dan siap ditemani Ganjar Pranowo.

Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sumbogo membuat logo celeng berjuang usai disindir Bambang Pacul karena dukung Ganjar.

Mayoritas responden yang disurvei SMRC memilih PIDP jika Pemilu digelar sekarang.

Gugatan merupakan buntut dari pemecatan sebagai kader PDIP, sehingga dicopot sebagai anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir.

Ujang Komaruddin menilai PDIP dan PSI begitu ngotot soal interpelasi Formula E karena memiliki motif politis memperburuk citra Anies Baswedan.

Taufik menduga Prasetio sengaja menyelipkan pembahasan pelaksanaan rapat paripurna hak interpelasi pelaksaaan Formula E dalam rapat Bamus DPRD DKI.

Politikus senior PDIP kompak mengatakan kabar yang menyebut Megawati kritis merupakan informasi hoaks.

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai Formula E akan memboroskan keuangan dan berpotensi merugikan.

Ketua DPRD DKI telah menerima permintaan dari anggota untuk memakai hak interpelasi terkait Formula E 2022.

Ujang menilai pertemuan PDIP dan Gerindra sebagai sebagai langkah awal menuju Pilpres 2021.

Hasil kongres PDIP menyatakan hanya Megawati Soekarnoputri yang berwenang soal Pilpres 2024.

Bekas Menteri Sosial Juliari Batubara divonis lebih tinggi setahun dari tuntutan jaksa. Hakim memutus Juliari bersalah mengkorupsi dana bansos COVID-19.

Survei menunjukkan kedekatan dan kesukaan terhadap partai politik seharusnya jadi perhatian parpol untuk evaluasi diri.

Arteria Dahlan sebut baliho Puan Maharani sejak awal tidak ditujukan untuk kepentingan elektoral, sehingga Charta Politika tidak tepat.

Ujang menilai tren elektabilitas masih bisa berubah seiring perhelatan elektoral yang masih panjang dan segala kemungkinan masih terbuka.