tirto.id - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira menyarankan agar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surtawijaya lebih baik kembali menjalankan tugasnya sebagai kepala desa daripada hanya menjadi alat kepentingan politik.
Hal ini merespons pernyataan Ketua Umum (Ketum) DPP Apdesi, Surtawijaya yang akan mendeklarasikan dukungan masa jabatan tiga periode untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
“Ketimbang hanya jadi ‘alat kepentingan’ yang bertentangan dengan konstitusi,” sambung Andreas kepada Tirto, Selasa (5/4/2022).
Politikus PDIP ini menyebut kalau semua membaca berita terkait peristiwa di balik dukungan Apdesi kubu Surtawijaya soal presiden tiga periode, mestinya semua malu. Karena pola-pola mobilisasi Orde Baru masih digunakan di masa reformasi ini.
Sebelumnya, Apdesi yang diketuai Arifin Abdul Majid mengutuk keras penggunaan nama organisasi mereka guna mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Mereka juga mempertanyakan kepada pemerintah mengapa nama Apdesi yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia masih boleh digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Masih saja ada manipulasi dukungan melalui ‘organisasi buatan’ yang tiba-tiba muncul untuk memobilisasi kepentingan politik,” ujar Andreas.
Apalagi, lanjut dia, dukungan oleh ‘organisasi buatan’ dibantah oleh pimpinan organisasi yang sebenarnya. “Mestinya punya rasa malu,” tambah Andreas.
“Kan jadi keliatan kualitas ‘organisasi buatan’ yang hanya jadi alat kepentingan orang,” pungkas anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Maya Saputri
