tirto.id - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya saat ini belum memikirkan perihal koalisi politik dengan partai lain untuk Pemilu 2024.
Semuanya masih berfokus pada kinerja Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
"Kita akan sama-sama berkoalisi Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin," kata Hasto di sela peresmian Masjid At Taufiq, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu (8/6/2022).
PDIP merupakan partai politik yang bisa mengusung calon presiden sendiri tanpa harus berkoalisi di Pilpres 2024.
Dalam penjelasannya, PDIP tidak akan menggunakan terma koalisi dalam rangkaian gabungan partai politik ke depannya. Namun lebih memilih kerja sama dan gotong royong politik.
"Kerjasama partai politik itu kan salah satu prinsip dari gotong royong yang diajarkan oleh Soekarno," ujarnya.
Hasto menyebut proses pembangunan kerja sama politik yang dirancang oleh PDIP akan dijalankan secara perlahan langkah demi langkah.
"Dijalankan dulu, step by step," terangnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto sempat menyinggung sejumlah partai dalam Kabinet Indonesia Maju yang saat ini telah membuat koalisi dalam proses Pemilu 2024. Hasto mengingatkan kepada partai-partai tersebut untuk tetap setia pada komitmen mengawal Jokowi dan Maruf Amin hingga akhir masa jabatan.
"PDIP taat pada aturan main dan taat pada komitmen bergotong royong bersama. Kita bukan partai yang suka meninggalkan komitmen dalam suatu kerja sama," kata Hasto dalam Festival Kopi Tanah Air di Lapangan Parkir Timur, Senayan, Gelora Bung Karno, pada Jumat 27 Mei 2022.
Meski demikian, Hasto menyebut akan mengajak partai-partai tersebut untuk kembali bergabung bersama kabinet dan tidak keluar dari gerbong pemerintahan.
"PDIP menjadi kekuatan partai yang terus menyatukan. Sehingga apabila ada yang bergerak keluar akan terus dirangkul. Sehingga semua dalam satu barisan Jokowi dan Maruf Amin. Kami terus akan menarik dan tidak pernah meninggalkan," ujarnya.
Di sisi lain, Hasto juga menilai bahwa koalisi yang terbentuk saat ini menyalahi aturan dalam sistem presidensial di Indonesia. Karena koalisi akan terbentuk bila sistem pemerintahan terbentuk secara parlementer.
"Sistem yang dibangun berdasarkan pada demokrasi Pancasila, kita membangun sistem politik ala Indonesia dan tidak mengenal dengan sistem koalisi yang lebih ke sistem parlementer," pungkasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
