Indeks Partai Komunis Indonesia

Sebagai pimpinan DPR, Fahri menyatakan lembaganya mendukung upaya revisi film Pengkhianatan G30S/PKI yang dilontarkan Presiden Jokowi.

Taufik menyatakan, PAN akan mengadakan nonton bersama dan mendukung pemutaran film G30S/PKI.

Keterlibatan Tan Malaka dalam gerakan anti-kolonialisme melegenda di Asia.

PKI tampil sebagai partai besar yang mendirikan beberapa kampus. Tentu saja, banyak di antaranya yang menghilang tanpa jejak.

Alfian Tanjung menuduh Nezar Patria sebagai anggota PKI dalam sebuah ceramah pada 1 Oktober 2016 lalu.

Dari AS hingga negara-negara Eropa Tengah dan Timur bekas jajahan Uni Soviet, beragam upaya pelarangan simbol komunisme di ruang publik pernah diperjuangkan. Ada yang berhasil, ada pula yang terhambat aktivis pembela hak atas kebebasan berekspresi.

Polisi mau memeriksa setidaknya 50 orang pembeli kaos berlambang palu arit dari seorang penjual kaos bernama Hendra Saputra yang telah dicokok pada 30 Desember 2016 silam.

Laporan kasus penyebaran fitnah buku “Jokowi Undercover” dengan tersangka Bambang Tri Mulyono oleh mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono diambil alih prosesnya oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yang sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya.

Ahmad Yani dan jenderal lain diculik anggota Cakrabirawa yang sebelumnya adalah anggota pasukan Banteng Raider dari Jawa Tengah, yang cikal-bakalnya dibentuk oleh Yani sendiri. Letkol Untung sang pemimpin penculikan adalah mantan komandan raider itu juga.

Setelah G30S 1965, kantor PKI beserta gedung-gedung milik lembaga-lembaga yang terkait dengan PKI diambil alih. Gedung-gedung itu sudah berganti bentuk, dan juga pemilik sekarang.

Daripada menyebut Aidit dan PKI sebagai pengkhianat dan menodai perjuangan bangsa, sebenarnya lebih aman menyebut jenderal-jenderal Orde Baru sebagai penjahat kemanusiaan.

Frekuensi pelanggaran kebebasan berkumpul dan berpendapat kepada warga negara menunjukkan tingkat yang tinggi. Mulai tahun 2016, terjadi 4-5 kali pelanggaran dalam sebulan kebebasan berkumpul dan berpendapat. Artinya, setiap minggu ada satu peristiwa pelanggaran.

Isu kiri ini berlalu lagi untuk kemudian suatu hari nanti dibangkitkan lagi dan hilang lagi dan muncul lagi dan terbang lagi tanpa penyelesaian berarti. Tanpa penyembuhan luka-luka sejarah. Tanpa pemahaman yang utuh mengenai segala yang kiri.

Lebih dari 50 tahun sejak peristiwa G30-3, komunis masih dianggap sebagai hal yang mengancam negeri ini. Hal-hal yang berbau komunis masih diberangus. Termasuk buku-buku, diskusi-diskusi yang berbau kiri, tetap tak bisa leluasa beredar di negeri ini.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan lembaga paling ideal untuk mencari kebenaran di masa lalu. Sayang, UU yang mengatur pembentukan KKR ini kandas di tangan Mahkamah Konstitusi, 10 tahun lalu. Kini Indonesia masih harus mencari format lembaga terbaik dan paling realistis untuk mewadahi proses pencarian kebenaran atas peristiwa-peristiwa masa lalu.

Ada dua simposium yang merespons Tragedi 1965 di paruh pertama tahun 2016 ini, yakni simposium di Hotel Aryaduta pada 18-19 April dan simposium di Balai Kartini, 1-2 Juni. Simposium Aryaduta secara eksplisit mendorong terjadinya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sebagai penyelesaian nonyudisial atas tragedi itu. Di sisi lain, Simposium Balai Kartini memandang rekonsiliasi sudah terjadi secara alamiah dan meminta pemerintah tidak membuka-buka lagi masa lalu.

Untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM, muncul usulan untuk menyelenggarakan rekonsiliasi dan pemulihan hak korban. Penyelesaian yudisial dianggap terlalu sulit.

Simposium Tragedi 1965 digelar. Rekonsiliasi diharapkan menjadi jalan keluar. Dengan adanya simposium itu diharapkan akan menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah. Rekomendasi untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Kemanusiaan 1965. Salah satu cara untuk mengungkap kebenaran menurut HRW adalah meminta Amerika membuka seluruh rekaman dan data-data.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menjadikan Boven Digoel sebagai tempat mengisolasi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Mereka disiksa oleh ganasnya malaria dan kesepian.
Mereka memutuskan untuk membangun kamp pengasingan bagi pentolan komunis yang berontak pada 12 November 1926.

Mereka dikirim pemerintah untuk belajar ke luar negeri. Kegaduhan politik mengubah mereka menjadi eksil. Kini, mereka berharap kembali diakui sebagai Warga Negara Indonesia. carut marut kejadian di luar negri membuat para eksil tidak bisa pulang ke kampung halaman , salah satunya adalah Ibrahim Isa yang pada kematiannya di usia 85 tahun ia masih berstatus eksil dan tidak di ketahui kewarganegaraannya.