Indeks Parlemen

PM Malaysia Anwar Ibrahim mulai ditinggalkan rekan politiknya di Partai Keadilan Rakyat (PKR). Para pembelot memilih bergabung dengan Partai Bersama.

Desakan parlemen AS untuk memakzulkan Donald Trump menguat. Namun dominasi Republik jadi penghalang.

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang selama ini mendukung PM Sanae Takaichi memperoleh dominasi di kursi parlemen Jepang setelah unggul di pemilu sela.

Upaya redenominasi rupiah berpotensi terganjal di parlemen karena menyangkut pencatatan uang fisik dalam jumlah besar yang belum beredar di sistem.

Undang-undang ini disebut untuk memenuhi kebutuhan harmonisasi hukum pidana agar konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial.

Willy menegaskan, kehadiran perspektif perempuan penting dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, baik dalam legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

Puan mengatakan, PUIC 2025 akan membahas mengenai isu Palestina dan minoritas muslim, dialog beragama, dialog peradaban, hingga isu HAM.

Presiden RI Prabowo Subianto, dijadwalkan akan berpidato di Gedung Parlemen Turki, Ankara, Kamis (10/4/2025) siang ini.

Permasalah Palestina akan dibahas khusus dalam Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam pada Mei 2025.

Perlu ada revisi UU Pemilu untuk menjamin hak caleg terpilih agar tidak diganggu atau dianulir parpol.

Pengawasan DPR terhadap kerja-kerja pemerintah cenderung tidak diindahkan.

Suara rakyat terbuang sia-sia karena pemecatan dan penggantian caleg terpilih oleh partai politik.

Melemahnya peran parlemen menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dan representasi yang efektif dalam sistem demokrasi.

"Alhamdulillah DPR menjadi lembaga pemerintah yang memiliki tingkat kepercayaan oleh rakyat Indonesia nomor 1, tapi dari bawah. Paling buruk," kata Agung.

Bivitri menilai menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi itu akan meniadakan check and balances, karena lebih tinggi dari konstitusi.

Jimly mendorong agar lembaga parlemen cukup dua, yakni DPR dan MPR. Ia juga mendukung gagasan untuk menghapus DPD RI.

Ada masanya kita hanya memilih parpol, dan parpol kemudian menunjuk kadernya sebagai anggota parlemen. Namanya sistem proporsional tertutup. Lalu kenapa sejak Reformasi kita memakai sistem proporsional terbuka?

Arsul menilai wajar kritik lewat penandaan di Google Maps. Ia mengingatkan artikulasi demokrasi beragam dan tak semua positif.

Konon orang Indonesia sering dianggap ramah, tapi KUHP yang baru membuat kita masuk ke level yang baru. Sekarang mengkritik pun harus konstruktif.

Willy yakin elektabilitas Nasdem akan terkerek naik karena masih banyak waktu melakukan perbaikan, terlebih saat ini partainya mengusung Anies Baswedan.