Indeks Pansus Haji 2024

Penetapan mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK dinilai sudah tepat.

Budi menyebut, pendalaman dari hasil temuan Pansus Haji itu juga termasuk dugaan ketidaksesuaian katering yang diterima oleh jamaah haji 2024.

Pakar menilai rekomendasi Pansus Hak Angket Haji soal pemilihan Menteri Agama tidak sesuai fakta.

Pansus Angket Haji seharusnya fokus saja pada persoalan kebijakan, regulasi, dan tata kelola penyelenggaraan haji.

Juru Bicara Kemenag, Sunanto, mengatakan rekomendasi pansus haji intinya adalah revisi regulasi untuk perbaikan, hal itu harus dihormati dan diapresiasi.

Lemahnya kontrol dan pengawasan menjadi benang merah terjadinya sejumlah pelanggaran pada penyelenggaraan ibadah haji 2024. 

Menag Yaqut harus hadir dalam rapat evaluasi haji 2024 langsung karena banyak hal yang perlu dievaluasi.

Lima kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran penyelenggaraan haji 2024 akan dibacakan pada Rapat Paripurna, Senin (30/9/2024).

Cak Imin berharap Pansus Haji 2024 turut menjaga nama baik DPR dan substansi pembahasan dapat dijalankan secara konsisten.

Pansus Haji 2024 DPR RI gelar rapat lanjutan secara tertutup untuk membahas dugaan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024.

Pansus Haji tengah mempertimbangkan menyerahkan temuan mereka kepada penegak hukum untuk diproses hukum.

Wisnu mengatakan, seharusnya Menag Yaqut hadir dalam agenda klarifikasi guna membantah semua tuduhan yang dialamatkan Pansus Haji DPR RI.

Rapat evaluasi penyelenggaraan haji akan kembali digelar pada 27 September 2024. Sementara Yaqut baru akan kembali dari Prancis tanggal 28 September 2024.

Karena terus mangkir, anggota Pansus Haji menilai Menag Yaqut telah melecehkan DPR. Namun Jubir Kemenag membantahnya.

Penjemputan paksa rencananya akan dilakukan jika Yaqut kembali tak hadir pada panggilan yang ketiga. 

Hasil rapat akan dibawa ke rapat paripurna (Rapur) DPR RI, untuk memberikan rekomendasi.

Marwan Dasopang menyebut bahwa Yaqut terindikasi tidak kooperatif menghadiri panggilan Pansus Haji DPR.

Pansus Angket Haji DPR RI membeberkan bukti penyelewengan penyelenggaraan haji 2024. Apa saja?

Menag RI, Yaqut Cholil Qoumas, mengaku belum pernah menerima surat panggilan rapat Pansus Haji sebagaimana disampaikan Marwan Jafar.

Anggota Pansus Haji DPR RI, Marwan Jafar (Fraksi PKB), meyakini bahwa KPK memiliki banyak data ihwal penyelewengan haji 2024.