Indeks Paket Kebijakan Ekonomi

Persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026 terus dimatangkan pemerintah.

Jokowi pernah berjanji akan meningkatkan ekonomi Indonesia tujuh persen per tahun. Tapi lima tahun berselang, target itu tak pernah terealisasi.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menyatakan sepakat dengan Presiden Jokowi untuk melarang kebijakan strategis buat menteri-menterinya.

Pemerintah dinilai telah salah langkah mengambil kebijakan ekonomi terkait gelombang PHK massal di beberapa perusahaan besar yang terjadi pada semester I 2019 ini.

Pemerintah membatalkan rencana mengeluarkan sejumlah bidang usaha garapan UMKM dari Daftar Negatif Investasi (DNI) usai menerima masukan dari Kadin.

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kemenkeu sudah merampungkan pembahasan draft aturan soal Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan menyerahkannya ke Presiden Joko Widodo.

Oke Nurwan menyampaikan, aturan intensif bagi DHE dari perusahaan eksportir sumber daya alam bakal dirampungkan pekan ini.

Paket kebijakan ekonomi jilid XVI untuk membidik investasi asing, memangkas impor, meningkatkan ekspor, memperkecil CAD hingga stabilitas rupiah terjaga.

Darmin Nasution memprediksi tekanan terhadap rupiah masih bisa muncul hingga 2-3 tahun lagi. Karena itu, kata dia, pemerintah harus terus berupaya memperbaiki fundamental ekonomi.

Kebingungan yang berkembang di kalangan pengusaha cukup membuat khawatir.

Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, rencana pemerintah merelaksasi DNI dan membuka kesempatan investor asing menguasai sejumlah sektor usaha dikritik oleh Prabowo.

Politikus PDIP Maruarar Sirait mendesak Paket Kebijakan Ekonomi XVI direvisi. "Itu bukan ide Pak Jokowi, saya yakin itu ide Pak Darmin," kata Maruarar.

Pemerintah akan merevisi PMK Nomor 35 tahun 2018 dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 setelah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI.

Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong investasi dan menekan defisit transaksi berjalan.

Pengkajian ulang Paket Kebijakan Ekonomi mengacu pada Perpres No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Pembiayaan proyek infrastruktur Rp22,53 triliun ini lebih besar daripada anggaran 2017 yang sebesar Rp16,76 triliun.

PT Pos Indonesia (Persero) akan direposisi dalam waktu dekat agar dapat memanfaatkan momentum dan mengambil ceruk keuntungan dari ekosistem bisnis e-commerce yang tengah populer.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara menjamin bahwa 13 paket kebijakan ekonomi nasional akan terus dijalankan untuk menmperkuat struktur ekonomi Indonesia.

Menko Perekonomian Darmin Nasution  dan Seskab Pramono Anung  mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 di Kantor Presiden, Jakarta.

Darmin Nasution optimistis asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2017 sebesar 5,3 persen bisa tercapai melalui optimalisasi kinerja sektor investasi.