Pemerintah dinilai telah salah langkah mengambil kebijakan ekonomi terkait gelombang PHK massal di beberapa perusahaan besar yang terjadi pada semester I 2019 ini.
Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kemenkeu sudah merampungkan pembahasan draft aturan soal Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan menyerahkannya ke Presiden Joko Widodo.
Paket kebijakan ekonomi jilid XVI untuk membidik investasi asing, memangkas impor, meningkatkan ekspor, memperkecil CAD hingga stabilitas rupiah terjaga.
Darmin Nasution memprediksi tekanan terhadap rupiah masih bisa muncul hingga 2-3 tahun lagi. Karena itu, kata dia, pemerintah harus terus berupaya memperbaiki fundamental ekonomi.
Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, rencana pemerintah merelaksasi DNI dan membuka kesempatan investor asing menguasai sejumlah sektor usaha dikritik oleh Prabowo.
Politikus PDIP Maruarar Sirait mendesak Paket Kebijakan Ekonomi XVI direvisi. "Itu bukan ide Pak Jokowi, saya yakin itu ide Pak Darmin," kata Maruarar.
PT Pos Indonesia (Persero) akan direposisi dalam waktu dekat agar dapat memanfaatkan momentum dan mengambil ceruk keuntungan dari ekosistem bisnis e-commerce yang tengah populer.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara menjamin bahwa 13 paket kebijakan ekonomi nasional akan terus dijalankan untuk menmperkuat struktur ekonomi Indonesia.