Indeks Pajak

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta pihak pemilik atau pun pengelola layanan transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan atau daring seperti Grab Car dan Uber Taksi agar tetap memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pemerintah dinilai tidak cepat tanggap dalam menata tata-niaga komoditas karet. Sementara negara-negara lain justru mengawal kepentingan petani karetnya.sudah seharusnya Indonesia bisa memproduksi semua komoditas, termasuk mengolah karet mentah menjadi bahan jadi. Ini yang harusnya jadi pertimbangan.

Harga karet semakin terpuruk sejak diterapkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)10 persen. Lagi-lagi petani karet jadi korban. Sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa itulah yang pas disematkan kepada para petani karet di negeri ini.
Anjloknya harga karet dunia yang menyebabkan harga karet hasil sadapan mereka jatuh, ternyata diperparah adanya peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen nilai ini dirasa sangat besar bagi para petani karet indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) RI akan menjamin kerahasiaan data sensus ekonomi untuk para pengusaha. Untuk diketahui BPS akan melakukan sensus ekonomi pada 1 hingga 31 Mei 2016 mendatang.

Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hingga saat ini masih membutuhkan banyak tenaga pemeriksa tambahan untuk dapat melakukan pemeriksaan yang memadai bagi Wajib Pajak (WP) potensial, kata seorang pejabat Kementrian Keuangan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kebijakan pengampunan pajak bisa bermanfaat untuk memicu pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai integrasi data kependudukan dan perpajakan dapat mengatasi masalah pajak yang dikemplang.

Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, tercatat hanya 2 kali target penerimaan pajak tercapai. Selebihnya, target pajak selalu meleset. Puncaknya terjadi pada 2015, ketika penerimaan pajak hanya 81,5 persen target. Segala upaya dikerahkan untuk mencapai target perpajakan. Sayangnya, hambatan yang ditemui pun juga tidak sedikit. dan melemahnya ekonomi indonesia juga ikut berperan.