Indeks Pajak

Ditjen Pajak menyiapkan sejumlah strategi untuk mengerek penerimaan pajak agar shortfall pada tahun ini tidak terlampau besar. 

Kenaikan Gaji PNS serta Anggota TNI dan Polri turut meningkatkan pertumbuhan penerimaan PPh karyawan pada Semester I 2019.

Pembentukan core tax system oleh DJK Kemenkeu ditargetkan selesai pada 2023 dan mulai beroperasi efektif pada 2024.

Skema pengenaan Wajib Pajak PPh 25 untuk UMKM akan disederhanakan oleh Dirjen Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan ada kemungkinan wajib pajak di sektor sawit yang belum terdeteksi oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 telah terbit. PP ini mengatur pembebasan PPN atas impor pesawat, kereta dan kapal beserta suku cadangnya.

Penerimaan pajak hingga pertengahan tahun 2019 baru mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari target APBN 2019 yang dipatok sebesar Rp1.577,56 triliun.

Laode M Syarif menyatakan, ketika lahan perkebunan sawit terus meluas, penerimaan pajak dari sektor ini justru menurun. 

Kekurangan target pajak disebabkan anjloknya harga komoditas serta menguatnya nilai tukar rupiah dibanding perkiraan APBN 2019.

108 dosen UGM menyatakan mosi tidak percaya kepada rektorat terkait sistem potongan pajak penghasilan yang dinilai tidak transparan.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo berharap adanya restrukturisasi dan postur data yang dimiliki DJP, sehingga proses pemungutan pajak dapat dilakukan lebih optimal.

Pembentukan dua direktorat baru di Kemenkeu dinilai tak efektif mendorong pembenahan masalah pajak. 

PP ini memberikan insentif pajak ini berupa pengurangan netto sebesar 60 persen hingga pengurangan penghasilan bruto maksimal 300 persen kepada industri.

Asosiasi e-Commerce Indonesia (IDEA) berencana menemui Kemenkeu untuk meminta penjelasan soal pembentukan dua direktorat baru di Ditjen Pajak. 

ggg

Banggar DPR menyetujui target tax ratio di RAPBN 2020 turun dibanding tahun lalu menjadi 10,57 hingga 11,18 persen dari PDB. 

Rencana penurunan pajak akan dikhususkan untuk obligasi di bidang infrastruktur.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk.

Peneliti perpajakan dari Indef, Mohammad Reza mengatakan bila dugaan Global Witness terbukti, berarti ada pelanggaran transfer pricing yang tak berhasil dideteksi Ditjen Pajak.

PT Adaro Energy membantah laporan Global Witness yang menyebutkan soal  dugaan penggelapan pajak perusahaan.