Indeks Pajak

Ada 14 orang terkaya Indonesia versi Forbes 2015 yang tercatat di laporan offshore leaks. Jumlah ini setara 28 persen dari total daftar terkaya di Indonesia.
Bocoran di Berkas Panama ini bukanlah yang pertama. Nasib serupa dialami Sandiaga Uno yang tercoret dari daftar Forbes di 2014. Perusahaan yang aktivitas bisnis di luar negeri yang cukup agresif lainnya yakni Grup Lippo.

FIFA kembali disorot. Nama Presiden FIFA Gianni Infantino turut disebut dalam Berkas Panama yang menggegerkan itu. Infantino disebut-sebut terlibat dalam kasus suap. Tercatat tujuh pejabat FIFA yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Latin ditangkap. Pada mulanya mereka membantah pernah terlibat dengan perusahaan yang didakwa kejaksaan AS melakukan suap ini.

Berkas Panama membuat heboh dunia. Angka-angkanya fantastis, melebihi bocoran-bocoran yang pernah ada. Hasilnya, tak kurang dari 12 pemimpin dunia yang namanya terekspos, 61 orang dekat atau famili dari para pemimpin dunia itu, 128 politisi dan pejabat publik, dan 29 orang kaya dunia yang masuk dalam daftar Forbes. Nama-nama yang terekspos Berkas Panama adalah para klien Mosfon yang memiliki perusahaan cangkang atau perusahaan tanpa aktivitas.

Berkas Panama penting bukan karena ia dokumen pertama yang dijadikan bahan untuk membongkar soal-soal gelap di seputar perusahaan cangkang, penyembunyian kekayaan, upaya-upaya penghindaran pajak, pencucian uang, dan sebagainya.
Di Indonesia, Tempo adalah satu-satunya media yang mempunyai akses langsung terhadap Berkas Panama. Yang menakjubkan dan menjadikan Berkas Panama penting adalah ukurannya, dan juga dengan potensinya.

Direktorat Jenderal Pajak menggenjot pajak pribadi untuk mengejar target APBN. Pajak badan usaha tak bisa diharapkan saat ekonomi melambat.
Ada yang mengeluhkan ramainya kantor pajak tempat mereka lapor. Penggalian potensi pajak dari orang pribadi ini, menurut Menkeu, penting untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan.

Perusahaan aplikasi OnlinePajak dan Bank Negara Indonesia (BNI) menandatangani kerja sama guna memudahkan para nasabah bank BUMN tersebut membayar pajaknya melalui aplikasi OnlinePajak.

Pemerintah terus menyisir wajib pajak baru untuk mengejar target pajak Rp1.360 triliun. Cara yang sama pernah diterapkan di 2007. Sayangnya, cara itu hanya semangat diterapkan selama beberapa tahun saja.
Dengan target yang tinggi tersebut, pemerintah harus bekerja keras mencapainya. Sedangkan di Indonesia masih minim penerimaan setoran Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (WPOP), seperti negara maju.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta pihak pemilik atau pun pengelola layanan transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan atau daring seperti Grab Car dan Uber Taksi agar tetap memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pemerintah dinilai tidak cepat tanggap dalam menata tata-niaga komoditas karet. Sementara negara-negara lain justru mengawal kepentingan petani karetnya.sudah seharusnya Indonesia bisa memproduksi semua komoditas, termasuk mengolah karet mentah menjadi bahan jadi. Ini yang harusnya jadi pertimbangan.

Harga karet semakin terpuruk sejak diterapkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)10 persen. Lagi-lagi petani karet jadi korban. Sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa itulah yang pas disematkan kepada para petani karet di negeri ini.
Anjloknya harga karet dunia yang menyebabkan harga karet hasil sadapan mereka jatuh, ternyata diperparah adanya peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen nilai ini dirasa sangat besar bagi para petani karet indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) RI akan menjamin kerahasiaan data sensus ekonomi untuk para pengusaha. Untuk diketahui BPS akan melakukan sensus ekonomi pada 1 hingga 31 Mei 2016 mendatang.

Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hingga saat ini masih membutuhkan banyak tenaga pemeriksa tambahan untuk dapat melakukan pemeriksaan yang memadai bagi Wajib Pajak (WP) potensial, kata seorang pejabat Kementrian Keuangan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kebijakan pengampunan pajak bisa bermanfaat untuk memicu pertumbuhan ekonomi nasional.