Indeks Pajak

Hasil riset dari DBS Group Research memproyeksikan perbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau rasio pajak bisa mencapai 11,5 persen apabila target penerimaan amnesti pajak terpenuhi.

Pemerintah melakukan pemotongan anggaran dalam APBN 2016. Langkah ini merupakan antisipasi dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan tidak mencapai target. Bolong penerimaan diperkirakan lebih dari Rp200 triliun. Bagaimana bisa?

Jokowi juga mengatakan saat ini DPR juga telah mendukung langkah pemerintah mendapatkan pemasukan dari pajak seperti mulusnya pengesahan UU Pengampunan Pajak.

Presiden menjelaskan dia telah memiliki data para pengusaha yang menyimpan dana di luar negeri.

Pemerintah berharap banyak pada dana repatriasi program amnesti pajak atau Tax Amnesty. Namun, pelaksanaan UU Pengampunan Pajak ini tidaklah mudah, karena banyak yang berusaha mengganjal. Akankah pemerintah dapat melewati segala rintangan tersebut?

Pemerintah telah menunjuk 18 bank persepsi khusus untuk menampung dana repatriasi hasil tax amnesty. Empat di antaranya merupakan bank asing. Mengapa harus melibatkan bank asing?

Pemerintah Afrika Selatan sukses menjalankan kebijakan tax amnesty di negerinya. Sementara Argentina, Chili dan Kolumbia gagal. Pemerintahan Jokowi dituntut melakukan reformasi perpajakan.

Apindo menilai kebijakan tax amnesty dapat mendorong perkembangan industri lokal, sebab dengan adanya tax amnesty ini, maka kredit untuk sektor riil akan bergulir lebih kencang seiring dengan ketersediaan dana yang lebih besar.

Pada acara 'Sosialisasi Amnesti Pajak' di Jakarta, Kamis (21/7/2016), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan amnesti pajak menunjukkan bahwa negara mencintai para pengusahanya.

Realisasi penerimaan pajak pada semester I-2016 mengalami penurunan Rp17,7 triliun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya

Negara bagian di Selatan India, Kerala menjadi negara bagian pertama di negara itu yang membebankan "pajak kegemukan" atas item junk food dan makanan siap saji, dalam upayanya untuk membantu orang-orang obesitas mengurangi lemak dalam tubuhnya.

Lionel Messi dihukum 21 bulan penjara karena kasus penipuan pajak. Ia juga didenda 2 juta euro atau sekitar Rp29 miliar.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Nasional atau pengampunan pajak (tax amnesty) akhirnya akan masuk pembahasan rapat paripurna DPR-RI. Persoalan krusial dalam RUU yang gagal disepakati tahun lalu ini satu per satu sudah mencapai titik temu antara pemerintah dan DPR. Tax amnesty ini jadi taruhan pemerintah dan legislatif. Bagaimana bila tak efektif?

Direktorat Jenderal berencana menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak melalui penyanderaan terhadap para penunggak pajak. Rencana ini telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang terlibat mengeksekusinya.

Penerimaan pajak Indonesia per Mei 2016 masih menunjukkan penurunan dibandingkan angka tahun lalu. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain perlambatan ekonomi domestik dan belum pulihnya aktivitas ekspor migas.

Lewat sebuah aturan, pemerintah meminta seluruh data pemegang kartu kredit dilaporkan. Konon, ini demi kemudahan melacak kebenaran penghasilan para wajib pajak. Tak disangka, kebijakan ini malah membuat sejumlah nasabah kaya menutup kartu kreditnya. Lalu, apa kabar gerakan non-tunai? Gerakan Nasional Nontunai yang semula mengalami kenaikan persentase, kini terancam mengalami penurunan. Aturan dan rencana pemerintah ini terancam gagal.

Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak dari tax amnesty mencapai sebesar Rp180 triliun. Potensi penerimaan sebesar itu dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebesar 4 persen untuk deklarasi di luar negeri dan 2 persen di dalam negeri. Kemenkeu akan lebih konservatif dalam menentukan target dari Tax Amnesty tersebut dalam penerimaan pajak di APBNP 2016.

Tahun 2016 merupakan periode penegakan hukum bagi wajib pajak yang tak patuh. Upaya penegakan hukum digalakkan dengan tindakan paksa badan (gijzeling). Tujuannya apa lagi kalau bukan demi mengejar target setoran kas negara yang kedodoran. Target pajak tahun ini mencapai Rp1.360 triliun. Angka ini lebih tinggi 28 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015 yang hanya Rp1.050 triliun. Gijzeling baru digencarkan lagi pada 2015, ketika tunggakan pajak menggunung.

Wacana pemberlakuan nomor kependudukan tunggal (SIN) oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari ICW dan KPK. Kedua lembaga tersebut sepakat bahwa SIN dapat mengurangi ruang gerak bagi perilaku korupsi sekaligus meningkatkan kepatuhan warga negara terhadap hukum.

Sebanyak 272 nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercantum dalam Dokumen Panama telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dari nama-nama tersebut, Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tercatat sebanyak 225 nama. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga akan melakukan kajian di luar Panama Papers, karena menurut data yang diperoleh dari sesama anggota G20, terdapat 6.500 orang Indonesia yang belum melaporkan asetnya kepada otoritas pajak.