Indeks P2p Lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kehadiran UU yang mengatur fintech termasuk pinjaman online atau peer to peer lending (P2P) cukup mendesak.

KPPU menilai, tingginya bunga pinjaman online pada fintech Peer to Peer (P2P) Lending membuat banyak konsumen yang gagal bayar dan terlilit utang.

KPPU menduga asosiasi terlibat dalam praktik kartel yang mengatur bunga pinjaman online. 

KPPU mengusut dugaan kartel dalam penetapan bunga dan biaya pinjaman fintech P2P lending.

Pemerintah seharusnya tak memberi akses nomor unik ponsel atau International Mobile Equipment Identity (IMEI) kepada Fintech Peer to Peer (P2P) Lending.

Kasus penagihan utang kepada YI bukan yang pertama. Korban lain nekat bunuh diri karena tak kuat ditagih utang

P2P ilegal berada di luar kewenangan dan pengawasan OJK karena mereka tidak mau mengikuti aturan yang ada. Namun, OJK memastikan pinjol ilegal tetap akan ditangani, tetapi melalui satuan tugas Waspada Investasi.

Satgas Waspada Investasi OJK mengatakan tindakan pelaku fintech itu sudah masuk ke ranah pidana.

Selain regulator memberikan keleluasaan mengakses IMEI untuk mencegah penipuan, juga perlu memberikan pembatasan dan memastikan keamanan data pribadi pengguna.

OJK menilai penyaluran kredit yang dari peer to peer lending terus mengalami peningkatan, sehingga fintech berpeluang mendomonasi pelayanan jasa keuangan di masa depan.

Kasus pinjaman online (P2P Lending) dinilai menjadi salah satu momok dalam perkembangan tren ekonomi digital, karena tak diiringi dengan regulasi yang memadai.

Saat di Indonesia bisnis pinjaman online makin menjamur, di Cina justru sedang dalam tahap keruntuhan akibat masalah fraud.

OJK mengakui terganjal payung hukum dalam penanganan P2P lending ilegal. Penanganan aduan sejauh ini pada P2P lending terdaftar.

Pemerintah mengakui pernah berbicara dengan Google terkait pencegahan aplikasi pinjaman online di Play Store.

P2P lending tak seketat perbankan, sehingga pengawasannya pada asosiasi dengan diawali membuat kode etik. OJK berada di lapis ketiga setelah asosiasi.

P2P lending merebak karena proses pembuatan yang mudah. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pendanaan nonbank. Januar-Maret OJK memblokir 803 fintech P2P lending.

OJK tak tahu alasan di balik P2P yang belum mendaftarkan usahanya ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga menyulitkan OJK untuk memanggil bila ada laporan.

Banyak entitas P2P atau pinjaman berbasis online ilegal yang sudah merambah ke media sosial.

Aplikasi pinjaman online mewajibkan akses terhadap hal-hal pribadi penggunanya.

Perusahaan jasa keuangan digital yang diblokir bersalin nama, sehingga tetap bisa beroperasi.