tirto.id - Upaya pemerintah mencegah fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online ilegal bermunculan dari layanan aplikasi Play Store menemui jalan buntu.
Ketua satuan tugas (satgas) waspada investasi, Tongam Lumban Tobing mengatakan Google sebagai pemilik Play Store tak menyanggupi tindakan yang diinginkan pemerintah.
Pemerintah pernah berbicara dengan Google seperti menanyakan kepemilikan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum aplikasi pinjaman online itu muncul di laman Play Store. Namun, menurut Tongam, Google beralasan bahwa ranah Play Store merupakan open sources artinya siapapun dapat membuat dan mengunggah karyanya secara bebas.
“Kami sudah koordinasi dengan Google. Kami minta deteksi dini kalau ada fintech buka aplikasi di Play Store tolong ditanya ‘sudah ada perizinan belum dari OJK?’ Lalu apa kata Google, mereka gak bisa,” ucap Tongam kepada wartawan usai konferensi pers di Gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Jumat (8/3/2019).
Tongam menduga para pembuat aplikasi pinjaman online yang tak mengantongi izin dari OJK tersebut masuk ke Play Store dengan menggelabui Google. "Google sendiri tidak bisa mendeteksi itu,” tambah Tongam.
Tongam mengatakan saat ini pencegahan P2P Lending ilegal ini masih menemui kendala. Ia menyebutkan pemerintah masih akan berupaya untuk melakukan penanggulangan berupa pemblokiran.
Dalam hal ini, Tongam menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya membandingkan setiap fintech P2P Lending ilegal yang muncul dengan data mereka yang telah mendaftarkan diri di OJK. Apabila mereka diketahui belum terdaftar, maka Tongam memastikan bahwa pemerintah tidak akan segan melakukan pemblokiran usai verifikasi dilakukan.
“Artinya kita gak setiap hari bisa deteksi itu. Tapi kami tetap tangani. Kami tidak menyerah dengan kecanggihan mereka,” ucap Tongam.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Agung DH
