Indeks P2p Lending

KoinWorks memastikan kebijakan penahanan tidak lepas dengan status KoinP2P yang menjadi korban penipuan dan berimbas pada ekosistem pinjaman KoinP2P.

Nasabah berstatus pemberi pinjaman (lenders) menyampaikan penolakan kebijakan sepihak Koinworks yang menahan uang mereka selama 2 tahun tanpa kepastian.

Meski utang pinjol masyarakat naik, tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) masih terjaga di level 2,38%.

OJK catat angka pinjaman online warga Indonesia di semester 1 tahun 2024 naik 26,73 persen yoy hingga tembus Rp66,79 triliun.

Sri Mulyani mencatat sebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.

Penyelenggara P2P lending wajib memiliki ekuitas minimum Rp12,5 miliar pada 2025, di mana hanya tersisa 1 entitas yang belum memenuhi ketentuan.

Maraknya penawaran pinjol dengan administrasi mudah tidak hanya melahirkan pinjol ilegal tapi juga joki pinjol.

Mengacu pada standard perbankan, rasio TWP90 yang sebesar 3,07% masih dinilai aman.

OJK memperbarui jumlah penyelenggara Fintech P2P Lending yang memiliki izin per 3 Januari 2022. Berikut daftar 103 perusahaannya.

Bhima menilai langkah pemerintah baru mengatasi masalah di permukaan, ada hal mendasar yang jadi biang keladi mengapa pinjol ilegal menjamur.

Menurut OJK, pinjaman melalui fintech peer to peer (P2P) lending mencapai Rp194,1 triliun.

Pada April 2021 fintech P2P lending mencatat pertumbuhan baki debet pembiayaan hingga 49,9% (yoy) menjadi Rp20,61 triliun.

Seiring dengan maraknya investasi dan fintech ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup lebih dari 1.200 fintech ilegal dan 390 investasi ilegal.

Satges temukan 133 aplikasi Fintech Peer to Peer Lending (P2P) ilegal dan 14 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kenali perbedaan fintech, fintech lending, dan jenis-jenisnya.

Jokowi minta pengawasan OJK tak boleh mandul, harus mengeluarkan taringnya, dan menjaga kredibilitas serta integritas.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam L Tobing mengatakan OJK sudah memblokir 694 Fintech P2P lending ilegal selama 2020.

Pemerintah bekerja sama dengan 13 perusahaan termasuk fintech untuk verifikasi data pribadi. Hal ini dinilai rawan terjadi kebocoran dan penyalahgunaan.

OJK beralasan pengaduan konsumen pada P2P Lending legal kerap tidak rinci sehingga banyak yang tidak ditindaklanjuti.

Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan sebanyak 125 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga akhir November 2019.