Indeks Ott Kpk

Selain Bupati Pemalang, ada beberapa orang lain yang juga terjaring OTT KPK terkait tindak pidana korupsi berupa suap.

KPK masih menghitung uang dolar AS yang disita dari OTT mantan Wali Kota Yogyakarta Haryudi Suyuti.

Operasi senyap dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan suap. Namun, KPK belum bisa membeberkan secara gamblang perkara dimaksud.

Salah satu pihak yang turut ditangkap KPK adalah Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022, Haryadi Suyuti.

Ade Yasin menyuap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

KPK memiliki waktu 1x24 jam sebelum menentukan status hukum Bupati Bogor Ade Yasin.

KPK turut menangkap beberapa pihak di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Mahkamah Agung memberhentikan sementara hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat dan panitera pengganti bernama Hamdan.

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat mengklaim tak pernah menjajikan apa pun dalam pengurusan perkara PT Soyu Giri Primedika (PT SGP).

Hakim Itong diduga menerima suap terkait pengurusan perkara PT Soyu Giri Primedika (PT SGP) di PN Surabaya, Jawa Timur.

KPK juga menahan Panitera Pengganti PN Surabaya Hamdan (HD) dan pengacara  PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK).

OTT di PN Surabaya, KPK membawa 5 orang yang terdiri atas hakim, panitera pengganti, pengacara, dan pihak swasta menuju ke Gedung Merah Putih KPK.

KPK belum mengungkap identitas hakim PN Surabaya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto memastikan tidak ada kebocoran informasi dari internal KPK soal OTT di Langkat.

KPK tangkap tujuh orang dalam OTT di Kabupaten Langkat, terdiri dari pejabat dan ASN Pemkab Langkat serta pihak swasta.

KPK turut mengamankan sejumlah uang terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Selasa (18/1).

Tim KPK dikabarkan turut menangkap pejabat negara dalam OTT yang dilakukan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Pemkab Penajam Paser Utara masih menunggu terbitnya SK Plt Bupati dari Mendagri usai Abdul Gafur Mas'ud berstatus tersangka korupsi di KPK.

KPK menelusuri dugaan aliran dana kasus Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur dalam pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat di Kalimantan Timur.

Abdul Gafur dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara.