Indeks Ott Kpk

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan penangkapan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.

Hingga kini KPK masih melakukan penggeledahan di Gedung Mahkamah Agung.

Andi belum menjawab soal status Sudrajad apakah akan masih jadi hakim agung atau tidak usai ditetapkan sebagai tersangka.

Sudrajad terakhir melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 10 Maret 2022 untuk periode 2021.

KPK menyita uang 205 ribu dolar Singapura dan Rp50 juta dari OTT terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Hakim agung Sudrajad Dimyati turut menjadi tersangka penerima suap pengurusan perkara di MA, KPK belum berhasil menangkapnya.

Sejumlah orang yang terjaring OTT tengah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut OTT di MA terkait dugaan suap dan pungutan tidak sah.

OTT di lingkungan MA dilakukan pada Rabu (21/9/2022) malam. Saat ini sejumlah orang yang ditangkap tengah diperiksa intensif di Gedung KPK.

Penjabat (Pj) Sekda Pemalang Slamet Masduki menggugat Ketua dan tim penyidik KPK melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Selain Karomani, KPK juga menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri sebagai tersangka.

KPK menduga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) menerima suap sebesar Rp6,1 miliar. Hal ini terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang.

OTT KPK terhadap Bupati Pemalang diduga terkait suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang, jasa dan jabatan.

Selain Bupati Pemalang, ada beberapa orang lain yang juga terjaring OTT KPK terkait tindak pidana korupsi berupa suap.

KPK masih menghitung uang dolar AS yang disita dari OTT mantan Wali Kota Yogyakarta Haryudi Suyuti.

Operasi senyap dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan suap. Namun, KPK belum bisa membeberkan secara gamblang perkara dimaksud.

Salah satu pihak yang turut ditangkap KPK adalah Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022, Haryadi Suyuti.

Ade Yasin menyuap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

KPK memiliki waktu 1x24 jam sebelum menentukan status hukum Bupati Bogor Ade Yasin.

KPK turut menangkap beberapa pihak di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.