Indeks Ott Kpk

Demokrat nilai pernyataan Luhut yang menjelekkan OTT KPK adalah wajah dari pejabat negara yang tidak transparan dalam bekerja.

Zaenur mengingatkan OTT itu adalah kewajiban penegak hukum bila ada tindak pidana. Pernyataan Luhut justru kontraproduktif.

Pegiat antikorupsi meminta Presiden Jokowi menegur Luhut Binsar Panjaitan atas pernyataannya soal OTT KPK tidak bagus untuk bangsa ini.

Luhut sebut kegiatan penangkapan-penangkapan korupsi atau OTT KPK tidak bagus, sebab membuat jelek negeri ini.

KPK tetapkan 4 orang tersangka terkait dugaan suap alokasi dana yang bersumber dari APBD dengan modus 'ijon dana hibah.'

KPK menyegel ruangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak dan ruangan Kasubag Risalah Sekretariat DPRD Jatim.

Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan penerimaan suap pengurusan alokasi dana hibah bersumber dari APBD Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan penangkapan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.

Hingga kini KPK masih melakukan penggeledahan di Gedung Mahkamah Agung.

Andi belum menjawab soal status Sudrajad apakah akan masih jadi hakim agung atau tidak usai ditetapkan sebagai tersangka.

Sudrajad terakhir melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 10 Maret 2022 untuk periode 2021.

KPK menyita uang 205 ribu dolar Singapura dan Rp50 juta dari OTT terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Hakim agung Sudrajad Dimyati turut menjadi tersangka penerima suap pengurusan perkara di MA, KPK belum berhasil menangkapnya.

Sejumlah orang yang terjaring OTT tengah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut OTT di MA terkait dugaan suap dan pungutan tidak sah.

OTT di lingkungan MA dilakukan pada Rabu (21/9/2022) malam. Saat ini sejumlah orang yang ditangkap tengah diperiksa intensif di Gedung KPK.

Penjabat (Pj) Sekda Pemalang Slamet Masduki menggugat Ketua dan tim penyidik KPK melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Selain Karomani, KPK juga menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri sebagai tersangka.

KPK menduga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) menerima suap sebesar Rp6,1 miliar. Hal ini terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang.

OTT KPK terhadap Bupati Pemalang diduga terkait suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang, jasa dan jabatan.