Indeks Ott Kejati Dki Jakarta

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Pihak penyuap adalah pengusaha Sendy Perico dan kuasa hukumnya Alfin Suherman. Sementara untuk pihak penerima adalah Agus Winoto.

Dalam kasus suap Kejati DKI Jakarta, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

KPK melanjutkan pemeriksaan kasus suap rencana tuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan memanggil saksi dari pihak swasta.

Menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah KPK memfasilitasi proses pemeriksaan internal yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI terhadap tiga orang.

Arih akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AGW [Agus Winoto].

KPK memanggil Kasie Orharda Kejati DKI, Awalludin Mahfud menjadi saksi untuk Agus Winoto terkait kasus suap perkara yang ditangani Kejati DKI, pada Senin (15/7/2019).

Kejaksaan membantah ada keterlibatan Bayu Adhinugroho, anak Jaksa Agung M. Prasetyo, dalam kasus suap jaksa.

Kejaksaan membantah ada negosiasi dengan KPK saat operasi penangkapan terhadap jaksa yang diduga terlibat suap meringankan tuntutan perkara.  

Roberthus Melchisedek Tacoy menjabat sebagai Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menggantikan Agus Winoto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan suap oleh KPK.

Pencopotan dilakukan karena mereka terbukti melanggar kode etik serta untuk mempermudah pemeriksaan di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menggeledah kantor advokat Alfin Suherman & Associates di Jakarta untuk mendalami kasus suap yang melibatkan jaksa, yakni Aspidum Kejati DKI.

Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyelidikan dan memproses pelanggaran etik terhadap 2 jaksa yang terkena OTT KPK.

Tersangka korupsi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sekaligus Pengusaha Sendy Perico (SPE) resmi menyerahkan diri ke KPK.

KPK tegas menyebutkan tidak akan melimpahkan kasus OTT Kejati DKI ke Kejaksaan Agung

KPK mengamankan uang masing-masing 8.100 dan 20.874 Dolar Singapura, 700 Dolar Amerika Serikat, dan Rp200 juta

Jaksa Agung, M. Prasetyo, bersikukuh kasus dugaan suap di Kejati DKI Jakarta akan ditangani oleh Kejaksaan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem T Taufiqulhadi membantah permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo soal penanganan kasus OTT Kejati ditangani lembaganya dapat berujung pada konflik kepentingan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), T. Taufiqulhadi menuding KPK ingin mempermalukan kejaksaan.

Komisi III DPR RI menyatakan KPK seharusnya menyetujui permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menangani sendiri anak buahnya di Kejati DKI yang terjaring OTT.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan ada setidaknya tiga celah dalam kasus korupsi, yang umumnya berupa suap, di Kejaksaan RI.