Indeks Otonomi Khusus

Tito mengatakan, provinsi di Papua masih berada di bawah angka nasional meski pemerintah sudah meningkatkan besaran dana otsus 2,25 persen.

Prabowo menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap korupsi dan penyalahgunaan dana negara, termasuk penyalahgunaan dana otonomi khusus Papua.

Jika harus serempak mengikuti presiden secara teknis, maka itu bukan negara republik yang dijalankan, melainkan kerajaan.

Polisi melakukan kekerasan kepada pendemo tolak otonomi khusus di Jayapura, Papua.

Ratusan organisasi di Papua menggalang petisi penolakan Otonomi Khusus jilid II.

Pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua berlangsung pada 2021.

Juru Bicara PRP Jefry Wenda mengatakan aksi tolak Otonomi Khusus Jilid II, Kamis (24/9/2020) berujung pada penangkapan peserta aksi.

Pusat mau Papua dimekarkan jadi lima provinsi. Rencana ini ditolak perwakilan adat, juga dianggap tak bermanfaat bagi orang banyak menurut akademisi.

Otsus Papua memunculkan banyak persoalan rumit: dari deforestasi sampai genosida. PR besar bagi HUT RI ke-75.

Otsus Papua berakhir tahun depan. Banyak pihak menilai semestinya proyek itu tak dilanjutkan.

Anggota Kompolnas Bekto Suprapto menilai polisi belum mengimplementasikan aturan dalam UU Otsus Papua secara maksimal sehingga hubungan aparat dan masyarakat adat kurang harmonis. 

Semestinya pemerintah mulai jujur dan berdialog soal sejarah Papua yang terentang sebelum 1969 hingga usai integrasi. Namun hal ini tidak pernah dilakukan.

"Otonomi khusus [Papua] ini kurangnya di mana? [hal ini] Bisa didialogkan, tapi ada limitatif-nya [batasan], sepanjang itu masih dalam kerangka NKRI," kata Ma'ruf Amin.

Zaadit Taqwa mengaku akan menolak tawaran Jokowi untuk memberangkatkan BEM UI ke Asmat.

Dana Otsus untuk Papua terus meningkat. BPK melihat pemerintah provinsi belum memiliki perencanaan yang tepat untuk penggunaan dana otsus.

Permintaan audit dana otsus Papua menguat seiring kasus gizi buruk dan wabah campak di Kabupaten Asmat, Papua.

Kemenkeu bersama Kemendagri akan mengevaluasi kesesuaian antara penggunaan dan manajemen tata kelola dana Otsus Papua dengan tujuan pengucuran anggaran ini.

Mendagri membantah kemungkinan adanya penyelewengan anggaran oleh Pemerintah Daerah Papua terkait kasus gizi buruk.

Desakan untuk mengevaluasi dana otsus Papua sempat dilontarkan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Dana otonomi khusus (otsus) harus digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.