Indeks Ormas

Aksi premanisme banyak digunakan untuk mengamputasi hak lewat bentuk demonstrasi dan membungkam penyampaian pendapat.

Profil Ormas GRIB Jaya yang dipimpin Hercules Rosario Marshal. Simak keterangan dan aktivitasnya.

Praktik premanisme berkedok ormas yang meminta sumbangan makin marak. Lalu, bagaimana ketentuan hukumnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia?

Bima menilai, semua dasar hukum terkait ormas sudah diatur dalam undang-undang, tetapi Mendagri mengaku tengah mengkaji rencana revisi UU Ormas.

Viral ribut soal ormas, ada apa Hercules dengan Dedi Mulyadi, Sutiyoso, & Gatot Nurmantyo?

Menurut Bobby, tujuan revisi untuk kebaikan masyarakat yang merasa terganggung dengan keberadaan premanisme berkedok ormas.

Aksi premanisme dilakukan ormas dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.

Polda Metro Jaya menangkap satu buron dalam kasus pembakaran mobil dan pengeroyokan anggota polisi di Depok beberapa waktu lalu.

Pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi dalam mengawasi dan menindak ormas yang melakukan pelanggaran. Perlukah merevisi UU?

DPR meminta pemerintah mengevaluasi ormas yang menyalahgunakanan fungsinya untuk melakukan aksi premanisme.

Untuk mengembalikan fungsi ormas ke tujuan awalnya, perlu ada pengetatan regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Ormas, dan penegakan hukum yang konsisten.

Kericuhan berawal dari upaya penangkapan Ketua GRIB Harjamukti yang kerap mengancam pekerja proyek di daerahnya.

BKPM mengingatkan aksi premanisme bisa menimbulkan persepsi Indonesia tidak aman dan sarang premanisme sehingga tidak menarik minat investor.

Ade Ary mengungkapkan beberapa tersangka merupakan pengurus organisasi masyarakat yang bertugas di wilayah Harjamukti.

Fenomena ormas minta THR harus ditangani dengan pendekatan yang lebih sistematis dan strategis.

“Permintaan” THR dari ormas jadi beban tambahan bagi para pengusaha di tengah iklim usaha yang sudah penuh tantangan.

Gerakan Rakyat ini lahir dari semangat untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan setara.

Tidak bisa dipungkiri ada segelintir ormas yang berperan sebagai aktor informal yang menghambat investasi dengan cara-cara yang merugikan.

Dedi Mulyadi (Demul), menegaskan akan menindak organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu investasi di Jawa Barat.

DPR meminta agar ada skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas tanpa melalui mekanisme lelang.