Indeks Ojk

Bisnis
Kamis, 24 Agt 2017

UN Swissindo Dihentikan karena Tak Berizin

Kegiatan UN Swissindo dihentikan karena tidak memiliki izin sesuai dengan undang-undang yang berlaku. UN Swissindo dihentikan mulai Rabu (23/8/2017).
Ekonomi
Senin, 14 Agt 2017

First Travel Harus Ganti Kerugian Calon Jemaah Umrah

OJK menilai, First Travel harus membayar kerugian sekitar 35 ribu calon jemaah haji yang tidak jadi diberangkatkan.
Bisnis
Jumat, 11 Agt 2017

"Waspada, Banyak Travel Umrah dengan Skema MLM dan Ponzi"

Beragam skema dilakukan para biro/agen umrah demi melayani bisnis religi. Makin subur di tengah persaingan berebut calon jemaah.
Bisnis
Kamis, 10 Agt 2017

Kiprah First Travel: dari Sengsara, Berakhir di Penjara

First Travel dibangun dari kisah airmata pasangan Andika Surachman & Anniesa Hasibuan. Baru saja sukses, mereka justru diduga menggelapkan dana umrah.
Bisnis
Kamis, 10 Agt 2017

Cara First Travel Menipu Jemaah Umrah

First Travel dituding menjebak jemaah dengan iming-iming umrah berbiaya murah. Jemaah urung berangkat, duitnya entah kemana.
Bisnis
Sabtu, 5 Agt 2017

Kemelut First Travel yang Berujung Pencabutan Izin

Kemenag mencabut izin First Travel. Namun, pencabutan izin tidak menghapuskan kewajiban First Travel memberangkatkan jemaah umrah sebelumnya.
Ekonomi
Kamis, 3 Agt 2017

Indeks Literasi Pasar Modal yang Masih Jauh Tertinggal

Indeks literasi pasar modal Indonesia menjadi terendah di antara sektor jasa keuangan lainnya.
Bisnis
Rabu, 2 Agt 2017

Nasib Sial Pemegang Polis Saat Izin Asuransi Dicabut

OJK beberapa kali mencabut izin usaha perusahaan asuransi. Bagaimana nasib para pemegang polis?
Ekonomi
Jumat, 21 Juli 2017

Paket Umrah Murah First Travel Dilarang OJK

Sebanyak 11 perusahaan dihentikan kegiatan usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk kegiatan penawaran perjalanan umrah yang dilakukan oleh First Travel.
Ekonomi
Jumat, 21 Juli 2017

Kepemimpinan Dewan Komisioner OJK Baru Tekankan Efisiensi

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi pada lembaga yang dipimpinnya.
Ekonomi
Kamis, 20 Juli 2017

Dewan Komisioner OJK Diminta Tingkatkan Inklusi Keuangan

Muliaman turut mengingatkan pentingnya bagi OJK dalam mendampingi masyarakat kecil dan UMKM agar melek terhadap pelayanan jasa keuangan.
Ekonomi
Kamis, 20 Juli 2017

Dewan Komisioner OJK Resmi Dilantik Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melantik jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022.
Ekonomi
Jumat, 14 Juli 2017

Jurus Bertahan BPR di Tengah Gempuran Fintech

Perlu adanya kewaspadaan bagi BPR apabila melihat tren layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) yang menjamur belakangan ini.
Bisnis
Senin, 10 Juli 2017

OJK Perbarui Citra BPR dengan Teknologi agar Terus Relevan

OJK pun mendorong agar BPR mampu melakukan transformasi, khususnya dengan mengadaptasi kemajuan teknologi yang ada.
Ekonomi
Sabtu, 10 Jun 2017

Ketua OJK Baru akan Fokus pada Penghematan Biaya Operasional

Ketua Dewan Komisioner OJK terpilih untuk periode 2017-2022, Wimboh Santoso, mengungkapkan efisiensi akan menjadi fokus utama kepemimpinannya.
Ekonomi
Kamis, 8 Jun 2017

Wimboh Santoso Terpilih Jadi Ketua OJK

Wimboh Santoso mengalahkan Sigit Pramono dalam pertarungan memperebutkan kursi Ketua Dewan Komisioner OJK.
Ekonomi
Rabu, 17 Mei 2017

Perppu Keterbukaan Data Keuangan Bisa Langsung Diterapkan

Pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dapat dilakukan secara langsung, serta tidak membutuhkan masa transisi.
Ekonomi
Selasa, 25 Apr 2017

OJK Katakan Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah Butuh Waktu

Pendirian bank syariah bukan semata perkara lembaga tapi juga pola pikir masyarakat. Butuh waktu untuk mewujudkan ini.
Ekonomi
Selasa, 25 Apr 2017

Belajar dari Kanada, Dana Pensiun Ditarget Tumbuh 5 Persen

OJK berharap dana pensiun tumbuh 5 persen. Saat ini baru tercapai 1,9 persen.
Ekonomi
Kamis, 20 Apr 2017

OJK Tak Bisa Larang Penagih Utang Asalkan Bersertifikasi

Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank/INKB OJK Regional VI Sulampua, Bondan Kusuma mengatakan penagih utang tidak bisa dilarang keberadaannya, namun harus memiliki sertifikasi.