Indeks Oesman Sapta Odang

OSO berharap debat hari ini berada dalam suasana yang intelektual dan tidak emosional. Selain itu, menurutnya debat harus berorientasi pada program.

Jika KPU tak patuh terhadap putusan Bawaslu, bakal berimplikasi pada gagalnya pencalonan anggota-anggota DPD pada Pemilu 2019.

KPU membuka peluang melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kasus pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD.

KPU bisa menolak keputusan Bawaslu terkait Oesman Sapta Odang dengan mengajukan keberatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan (DKPP).

Menurut pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar KPU, semestinya KPU tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi soal Oesman Sapta Odang.

Keputusan KPU dan Bawaslu yang kerap berseberangan dinilai bisa menggerus kepercayaan publik terhadap dua lembaga tersebut dan hasil Pemilu 2019.

Putusan Bawaslu soal OSO menambah daftar keputusan "wasit" pemilu yang dinilai kontroversial dan mengecewakan publik.

Bawaslu tidak punya dasar hukum. Malah menciptakan norma baru. Putusan MK berbicara tentang syarat pencalonan, bukan syarat calon terpilih.

Mungkin akan kami naikkan ke DKPP dan Gakkumdu, karena putusan Bawaslu ini tidak sepenuhnya patuh PTUN.

Kita tunggu salinan putusan dulu, akan kita bahas dalam pleno, jadi kalau mau menilai sudah jelas.

Bawaslu memutuskan KPU harus meloloskan Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi calon anggota DPD di Pemilu 2019.

Bawaslu akan memutuskan apakah Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang bisa tetap nyaleg atau tidak. Ini adalah ujian integritas bagi mereka.

Bawaslu seharusnya tidak perlu bingung mengeluarkan kebijakan terhadap OSO dengan mengacu putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang ketum parpol rangkap jabatan anggota DPD.

Kalau dilihat satu perkara digunakan putusan MK, satu perkara mengabiakannya, itu buruk bagi pemilu.

Keputusan KPU mencoret nama OSO dari daftar DCT diambil secara kolektif kolegial dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

KPU dan Bawaslu sudah lalai sejak awal karena meloloskan Oesman Sapta Odang (OSO) masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

KPU mengingatkan Yusril Ihza Mahendra bahwa posisinya sebagai kuasa hukum OSO bertentangan dengan syarat menjadi caleg. 

Ratna menuturkan sesuai aturannya, penanganan dugaan pelanggaran administrasi ini dilakukan selama 14 hari kerja.

Massa kader DPD menuntut ke KPU agar Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dimasukkan ke dalam DCT DPD.

"Negara ini enggak punah karena dia [Prabowo kalah]. Negara punah akan kalau Tuhan memusnahkan negara ini," kata OSO.