Indeks Oesman Sapta Odang

Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan istrinya kerap 'marah-marah' karena ada capres yang enggan mengakui kekalahan. 

Oesman Sapta Odang menyampaikan perpisahan sebagai Ketua DPD RI dalam acara buka bersama dengan Presiden Jokowi dan pimpinan lembaga negara.

"Kami membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," kata Wiranto.

Mahkamah Agung (MA) RI menegaskan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum harus dilaksanakan oleh pihak yang digugat, terkait putusan PTUN dalam perkara Oesman Sapta Odang (OSO).

Meski KPU mendapatkan surat dari Presiden Jokowi, KPU bersikukuh untuk tak memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam DCT untuk caleg DPD.

Menurut OSO, Wiranto seharusnya melakukan penegakan hukum agar terbuka siapa yang terlibat dan siapa yang bersalah dalam kasus Mei 1998, bukan meminta sumpah pocong Prabowo dan Kivlan Zen.

"Jangan begitu dong Fadli, Anda kan tahu bahwa keluarga Jokowi itu memang bahagia kok," kata Fadli Zon. 

Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebenarnya sudah masuk ke dalam TKN tanpa diminta bergabung.

KPU perlu berkonsentrasi menyukseskan Pemilu 2019, tapi akan tetap memenuhi panggilan Polda Metro Jaya.

Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia meminta tidak ada kriminalisasi KPU khusunya terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

Pihak polisi akan berencana memeriksa dua komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Ilham Saputra terkait kasus Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) yang tak tercantum dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).

KPU tak mau ambil pusing dengan OSO yang tetap enggan memberikan surat pengunduran diri dari kepengursan parpol.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tidak memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam DCT Pemilu 2019.

KPU akan berurusan dengan hukum hingga Presiden jika masih tetap tidak menjalankan putusan PTUN yang mengharuskan KPU menerbitkan DCT baru dengan memasukkan OSO sebagai caleg.

OSO bersikukuh tetap tak mau mundur dari pengurus partai politik karena ia menilai KPU juga tak melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

Kuasa hukum Oesman Sapta Odang menempuh langkah agar tetap masuk daftar calon tetap DPD, meski OSO tak mundur dari pengurus partai politik sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) melaporkan KPU ke Polda Metro Jaya karena tak memasukkan namanya ke Daftar Calon Tetap (DCT).

KPU masih mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Dalam audiensi antara kader Hanura dengan KPU siang tadi, tak ada titik temu. 

Sekelompok massa Hanura menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntut KPU memasukkan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg DPD.