Indeks Njop
Fraksi Gerindra Sepakat Aturan PBB Rumah Diubah: Demi Keadilan
Inggard menilai kebijakan soal pengenaan PBB-P2 bagi pemilik rumah kedua dilakukan untuk pemerataan.
Tata Cara Mengisi NJOP Meter untuk KIP Kuliah 2023 Jalur Mandiri
Berikut adalah cara untuk mengisi NJOP Meter di pendaftaran KIP Kuliah 2023 jalur mandiri.
Kata Wagub Riza soal Rumah NJOP di Bawah Rp2 Miliar Gratis PBB
Riza sebut Pemprov DKI bukan organisasi yang mencari keuntungan, tapi mengayomi warga.
Cara Mengisi NJOP/Meter Saat Daftar KIP Kuliah 2021
Cara mengisi NJOP per meter saat melakukan pendaftaran KIP Kuliah SNMPTN yang telah dibuka mulai 8 Februari 2021 untuk pembuatan akun.
Sandiaga Klaim Kenaikan NJOP Berdampak Positif ke Warga dan APBD
Sandiaga mengklaim kenaikan NJOP di Jakarta bisa membawa dampak positif ke warga dan APBD.
Polisi Sudah Periksa Ahok Soal Reklamasi, Setelah Itu Djarot
Penyidik kepolisian mengajukan 20 pertanyaan kepada Ahok saat memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkaitan dengan kasus reklamasi.
BPRD DKI Jakarta Klaim Sudah Naikkan Nilai NJOP Pulau D
BPRD DKI Jakarta mengklaim sudah menaikkan besaran NJOP Pulau D, tapi menolak mengumumkan angka kenaikan itu.
Ketua BPRD Jakarta Mangkir dari Pemeriksaan Terkait NJOP Reklamasi
Dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa beberapa saksi.
BPRD Ajukan Rp48 Juta untuk Revisi NJOP Pulau Reklamasi
NJOP sebesar Rp3,1 juta per meter persegi yang sebelumnya ditetapkan dianggap terlalu rendah.
NJOP Pulau C dan D Ditetapkan Rp3,1 Juta Per Meter Persegi
Angka NJOP itu masih jauh dari apa yang pernah diasumsikan Ahok saat menjabat Gubernur yakni Rp10-20 juta per meter persegi.
Pemerintah Bisa Tarik Sertifikat HGB Reklamasi Pulau D
Pemerintah memberikan izin kepada PT Kapuk Naga Indah untuk mengelola lahan reklamasi Pulau D selama 30 tahun.
Djarot Targetkan Pergub BPHTB Disahkan Bulan Ini
Saat ini, Pemprov DKI telah membebaskan BPHTB untuk NJOP di bawah Rp1 miliar. Pembebasan itu berlaku efektif sejak 21 Oktober 2016, bersamaan dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016.