News Plus
News Plus merupakan program unggulan jurnalisme tirto.id. Program ini menyajikan ulasan peristiwa atau isu dengan liputan yang lebih mendalam dan dengan tambahan analisa dari para ahli atau data.
Membaca Buku di Tengah Gempuran AI adalah Bentuk Perlawanan
Kehadiran AI tentu tidak bisa kita ditolak. Namun yang penting dilakukan bagaimana agar budaya membaca buku tetap lestari.
Indeks News Plus
Pemerintah Naikkan PPN Rakyat, tapi Lalai Kejar Pajak Perusahaan
Pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen 2025, di sisi lain perusahaan banyak yang luput dari pembayaran pajak. Kok bisa?
Lingkaran Setan Jerat Pinjol yang Rawan Korbankan Hak Hidup Anak
Fenomena keluarga yang bunuh diri akibat terlilit utang pinjol menjadi perhatian publik. Bagaimana solusinya?
Duduk Perkara Insiden Berulang di Pulau Rempang Imbas Proyek PSN
Sejak awal warga sudah menolak pembangunan ini, dan tindakan tersebut telah melahirkan protes dari berbagai pihak.
UMP DIY 2025 Naik, tapi Para Buruh Tetap Sulit untuk Punya Rumah
UMP DIY 2025 memang naik, bahkan di atas Jateng dan Jabar. Namun, bagi buruh tetap sulit untuk bisa punya hunian. Mengapa?
Dewan Pertahanan Nasional Jangan Timbulkan Kekuasaan Berlebih
Pembentukan DPN memang memiliki alas hukum dalam UU Pertahanan Negara. Mengapa menuai kritik?
Punya Duit dan Jabatan Tak Membuat Arogansi Dapat Dibenarkan
Kasus orang kaya bermental koboi seperti dalam kasus anak bos roti bukan sekali ini saja terjadi. Mengapa hal ini terjadi?
Penaikan Harga Kopi: Manis untuk Eksportir, Getir bagi Petani
Harga kopi dunia menanjak drastis, tapi bagi petani Indonesia kenaikannya masih berdampak terbatas. Mengapa?
Menilik Kebijakan PPN 12% yang Resmi Berlaku per 1 Januari 2025
Kenaikan PPN 12 persen resmi akan diberlakukan per 1 Januari 2025. Bagaimana aturan detailnya?
Kenapa PDIP Baru Pecat Jokowi & Parpol Harus Tegas ke Kader?
PDIP secara resmi memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby sebagai kader parpol. Mengapa baru dilakukan?
Pelajaran Mengawal Demokrasi dari Drama Pemakzulan Yoon Suk Yeol
Secara sistem pemerintahan, Bivitri menilai Korsel sebetulnya mirip dengan Indonesia. Namun, parpol di Korsel lebih demokratis secara internal.