News Plus
News Plus merupakan program unggulan jurnalisme tirto.id. Program ini menyajikan ulasan peristiwa atau isu dengan liputan yang lebih mendalam dan dengan tambahan analisa dari para ahli atau data.
Bijakkah PDIP Melarang Kadernya Ikut Retret Kepala Daerah?
Pejabat publik bekerja berdasarkan UU, partai harusnya tak ikut campur tugas-tugas kadernya yang menjadi kepala daerah.
Indeks News Plus
Danantara dan Gelombang Ajakan Tarik Dana dari Bank Milik Negara
Danantara diikuti gema ajakan penarikan dana dari himpunan bank milik negara untuk kemudian dipindahkan ke perbankan swasta.
Benang Kusut Masalah Hak Cipta dalam Kasus Agnez Mo & Ari Bias
UU Hak Cipta mengatur bahwa penanggung jawab atas pembayaran royalti kepada pencipta lagu adalah penyelenggara acara.
Sederet PR Menanti Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek Baru
Ada beberapa pekerjaan rumah (PR) besar menanti Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek yang baru. Apa saja?
Umrah Mandiri: Alternatif bagi Jemaah, Ditentang Asosiasi PPIU
Belakangan, umrah mandiri banyak diminati karena jemaah bisa menekan biaya dan punya fleksibilitas lebih.
Menakar Kesiapan UMKM & Koperasi Kelola Pertambangan
Tanpa adanya konsolidasi atau konsorsium UMKM dan koperasi, para pengusaha akar rumput akan kesulitan kelola tambang.
Kasus Pagar Laut: Tindak Dalang Utama, Jangan Hanya Kepala Desa
Untuk mengungkap kasus pemagaran laut, Presiden Prabowo Subianto harus menggunakan kuasa politiknya.
Revisi UU TNI Masuk Prolegnas 2025, DPR Mau Mundur ke Orde Baru?
Penempatan TNI di jabatan sipil menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah pada UU TNI dan tipisnya komitmen reformasi TNI.
Mahasiswa Hindu Pidato di Wisuda UMP Wujud Nyata Aksi Toleransi
Masyarakat harus menepis anggapan bahwa hanya mahasiswa muslim saja yang bisa berkuliah di kampus-kampus Islam dan sebaliknya.
Duduk Perkara Perkelahian Sekuriti vs WNA di Finns Beach Bali
Berdasarkan narasi yang beredar di media sosial, ketegangan tersebut bermula akibat para WNA tersebut enggan membayar pesanan mereka.
KPK Mesti Cepat Usut Perkara Hasto, Praperadilan Bukan Halangan
KPK bisa tetap melanjutkan proses pemeriksaan terhadap Hasto, meski praperadilan kedua tengah diajukan.