Indeks Nasional

Politik
Jumat, 23 Feb 2018

Yusril Minta KPU Verifikasi Faktual Ulang PBB di Manokwari Selatan

KPU menolak permintaan Yusril.
Politik
Jumat, 23 Feb 2018

Miryam Haryani Masuk Struktur Fraksi Hanura Meski Terpidana

Miryam Haryani masih masuk dalam struktur baru kepengurusan fraksi Hanura di DPR karena surat keputusan PAW Miryam dari Sekretaris Negara hingga kini belum sampai ke DPR.
Politik
Jumat, 23 Feb 2018

Jokowi Hadiri Rakernas PDIP yang Berlangsung Tertutup di Bali

Rakernas berlangsung tertutup karena PDIP ingin merumuskan secara matang terkait berbagai persoalan bangsa dan negara.
Politik
Jumat, 23 Feb 2018

AHY ingin Bertemu Megawati Setelah Rakernas

"Dialog dengan Demokrat dilakukan setelah rakernas," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Politik
Jumat, 23 Feb 2018

PDIP Minta Presiden Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perppu UU MD3

"Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat," kata Hasto.
Politik
Jumat, 23 Feb 2018

Nasdem Tak Khawatir Bersaing dengan 4 Partai Baru di Pemilu 2019

Nasdem tak khawatir bersaing dengan empat partai baru yang sekarang sedang naik popularitasnya (Perindo, Garuda, PSI, Berkarya).
Politik
Jumat, 23 Feb 2018

Hanura Kubu Daryatmo Setuju Usung Wiranto Jadi Cawapres Jokowi

Wiranto diusung karena telah dianggap sebagai simbol Partai Hanura sejak awal berdiri pada 21 Desember 2006.
Politik
Jumat, 23 Feb 2018

Bawaslu akan Mediasi Sengketa antara KPU dan PBB Hari Ini

Mediasi antara KPU dan PBB akan dijembatani oleh Bawaslu yang digelar hari ini, pukul 10.00 WIB.
Politik
Jumat, 23 Feb 2018

Rakernas PDIP Digelar Tertutup Bahas Pemenangan Pemilu

Acara pembukaan Rakernas tersebut dijadwalkan akan dihadiri Presiden Joko Widodo pada Jumat (23/2/2018) pukul 14.00 WITA di Grand Inna Bali Beach, namun tertutup bagi media.
Politik
Jumat, 23 Feb 2018

Presiden Jokowi Diminta Keluarkan Perppu Cabut UU MD3

"Setelah menandatangani UU MD3, Presiden bisa mencabut pasal-pasal tersebut," kata Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino.
Politik
Kamis, 22 Feb 2018

Alasan Presiden Jokowi Belum Teken Draf UU MD3

“Saya kira tidak sampai ke sana, yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk judicial review,” kata Jokowi.
Politik
Kamis, 22 Feb 2018

Hanura Ajukan Wiranto Jadi Cawapres di Pemilu 2019

Deklarasi disampaikan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, pada acara Syukuran Partai Hanura Lolos sebagai Peserta Pemilu 2019.
Politik
Kamis, 22 Feb 2018

"Orang PDIP" Tak Cocok Jadi Cawapres Jokowi?

Menurut peneliti, akan blunder jika Megawati memilih "orang PDIP" sebagai cawapres Jokowi.
Politik
Kamis, 22 Feb 2018

"Jualan" Pesantren Jelang Pilgub Jabar 2018

Pendekatan ke pesantren yang dilakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pilgub Jabar 2018 merupakan hal yang rutin di setiap Pilkada.
Politik
Kamis, 22 Feb 2018

Empat Partai Baru yang Paling Banyak Dicari di Google

Ada empat partai baru yang paling banyak dicari pengguna mesin pencari Google.
Politik
Kamis, 22 Feb 2018

Tim Pemenangan TB Hasanuddin-Anton Fokus di Bekasi Bogor dan Depok

Tim pemenangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan fokus di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Depok karena memiliki jumlah pemilih sekitar 8,9 juta. 
Politik
Rabu, 21 Feb 2018

Penyebar Kabar "15 Juta Anggota PKI Dipersenjatai" Ditangkap Polisi

Bareskrim Polri menangkap seseorang berinisial RPH yang mengunggah status bahwa "15 juta anggota PKI dipersenjatai untuk bantai ulama."
Politik
Rabu, 21 Feb 2018

Empat Partai Baru Bisa Rebut Suara Parpol Lama dalam Pemilu 2019

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh keempat partai baru untuk meraup suara, kata Ray, dengan reaktif terhadap isu-isu terkini.
Politik
Rabu, 21 Feb 2018

PPP-Nasdem Minta Jokowi Buat Perppu untuk Batalkan Revisi UU MD3

Petinggi PPP dan Partai Nasdem menyarankan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan sejumlah pasal bermasalah di hasil revisi UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR.
Politik
Rabu, 21 Feb 2018

FITRA Menilai Tingginya Biaya Pemilu Jadi Penyebab Utama Korupsi

Biaya survei pilkada tingkat kabupaten/kota bisa mencapai 100-150 juta rupiah. Ini menjadi salah satu pembiayaan yang mendorong calonkada melakukan korupsi.