Indeks Nasional

Menurut Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman, dana sumbangan kampanye dari partai pengusung bukan sebuah hal yang diwajibkan undang-undang pemilu.

"Hati-hati. Banyak politikus yang baik dan banyak juga politikus yang sontoloyo, saya ngomong apa adanya aja," ujar Presiden Jokowi.

Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional menunjukkan betapa kuat keinginan NU agar peran sejarahnya diakui secara resmi oleh negara.

"Daya ledaknya [isu hoaks Ratna] masih lebih tinggi dari isu lain. Kalau kita lihat 50 persen publik tahu kasus ini," kata Ikrama

Wacana debat pilpres di kampus bisa dimanfaatkan Prabowo-Sandiaga untuk menarik atensi pemilih berpendidikan tinggi.

Ada 27,1 persen pemilih berpenghasilan Rp3 juta ke bawah yang mengatakan akan memilih Prabowo-Sandiaga.

"Dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno cenderung turun," kata pengamat LSI Denny JA Ikrama Masloman

Partai yang mendukung penista agama menurut Eggi adalah PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PPP.

"Sekarang saya tanya. Beliau [Rizieq] pergi sendiri atau disuruh sama pemerintah? Sendiri kan? Kenapa disuruh-suruh pulang, biarin saja pulang sendiri"

Menurut Antoni, format debat kandidat pilpres selama ini terlalu formal dan elitis.

"Mahasiswa, kampus tidak boleh dibuat alergi sama politik"

Menkeu Sri Mulyani Indrawati berdalih bahwa alokasi dana kelurahan ini cukup mendesak untuk menjaga keharmonisan antar-pemerintah daerah.

"Saya mengimbau kepada pihak oposisi dukung ini. Ini untuk negara, ini investasi"

Pemerintah berencana mengalokasikan Rp3 triliun untuk 8.300 kelurahan.

"Jadi perlu waktu 14 hari ke depan kami akan panggil, periksa pelapor. Kemudian saksi pihak pelapor, terlapor, dan juga tentu pemeriksaan barbuk"

Wali Kota Bekasi mengklaim adanya miskomunikasi antara dirinya dengan Anies belakangan ini.

Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni mengatakan Sandiaga seharusnya mengeluarkan pernyataan yang memberi solusi menanggapi rencana pemberian dana kelurahan.

Deklarasi pertama akan dilakukan WNI yang ada di Australia, 25 November mendatang.

Bawaslu RI menyatakan, kampus tidak bisa dijadikan lokasi debat kandidat pemilu 2019, karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Aturan lebih rinci mengenai anggaran khusus bagi kelurahan juga tercantum di PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.