tirto.id - Di antara semua partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang lolos ke parlemen, barangkali PPP-lah yang nasibnya paling tidak beruntung. Setelah tak mungkin menempatkan kadernya sebagai salah satu pimpinan DPR, partai berlambang kakbah itu juga mungkin kehilangan tempat di pimpinan MPR.
Kemungkinan ini diutarakan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, partai yang menempati posisi kedua perolehan suara terbanyak di antara anggota koalisi Jokowi yang lain. Airlangga bilang koalisi Jokowi menyiapkan paket pimpinan MPR yang terdiri dari empat partai plus satu anggota DPD.
Empat partai yang diberi kursi itu berdasarkan perolehan suara di pileg. Dengan demikian, versi Airlangga, yang akan dapat jatah adalah PDIP, Golkar, PKB, dan Nasdem. PPP menempati urutan terakhir dengan perolehan suara 4,52 persen.
Wakil Sekjen PPP Ade Irfan Pulungan mengatakan apa yang dikatakan Airlangga baru sebatas usulan alias belum disepakati. Menurutnya PPP juga berhak dapat kursi itu karena turut mengantarkan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden-Wakil Presiden.
"PPP juga menginginkan ada kader jadi pimpinan MPR, itu juga harapan kami sebagai salah satu partai koalisi," tegas Irfan kepada reporter Tirto, Selasa (13/8/2019).
Ia lantas mengatakan pernyataan Airlangga adalah manuver yang bersangkutan agar Golkar dapat kursi Ketua MPR. Berdasarkan asas power sharing dan perolehan suara, memang Golkarlah yang paling berhak, sebab PDIP sebagai pemenang pileg sudah dipastikan dapat kursi Ketua DPR.
Berdasarkan asas itu pula, ia meminta jika memang skema paket empat partai plus satu DPD dijalankan, PDIP legawa memberikan tempat ke PPP.
"Karena kan koalisi sama-sama telah bekerja dan harus dapatkan hasilnya. Power sharing-lah ya," tegas Irfan.
Selain MPR, PPP juga masih mengincar posisi menteri--periode sebelumnya mereka dapat satu kursi: Menteri Agama. Bedanya, kata Irfan, PPP tidak akan seperti partai lain yang mendesak-desak Jokowi memilih kader mereka.
"Jokowi kan punya hak prerogatif, kalau dipaksakan engak baik juga. Serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Dia punya penilaian pastinya," jelasnya.
Bila PPP masih berpotensi mendapat kursi pimpinan di MPR meski kecil, lantas bagaimana nasib partai koalisi pendukung Jokowi yang tak lolos parlemen--PSI, Perindo, Hanura, PKPI dan PBB?
Pasrah
Yang tersisa bagi mereka hanya kursi menteri. Itu pun sulit karena kursi menteri terbatas sementara yang perlu diakomodir lebih banyak dibanding 2014.
Tak heran kalau partai yang tak lolos juga sadar diri. Perindo, misalnya, mengaku pasif alias tak mengajukan nama ke Jokowi.
"Prinsipnya kami pasif karena enggak lolos parliamentary threshold," kata Sekjen Perindo Ahmad Rofiq kepada reporter Tirto.
Meski begitu, partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini siap menyodorkan kader-kadernya bila diminta.
Begitu pula dengan PSI yang menyerahkan urusan kabinet sepenuhnya kepada Jokowi. Ketua Umum PSI Grace Natalie mengklaim dari awal partainya tak berpikir mendapatkan imbalan apa pun saat memutuskan mendukung Jokowi.
Karena itu pula dia mengaku heran dengan tingkah partai-partai lain yang seperti berlomba-lomba dilirik Jokowi.
"Ngelihatnya? Ruwet," ujar Grace kepada reporter Tirto.
Hanura agak berbeda dengan tetap mengajukan nama ke Jokowi hingga 40 orang. Tapi Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang tetap menyerahkan keputusan ke Jokowi.
"Itu terserah Presiden pokoknya," kata Oso di Senayan.
Peneliti LSI Denny JA Rully Akbar mengatakan memang kecil peluang partai-partai yang disebut di atas mendapat jatah menteri atau pimpinan lembaga legislatif. Meski begitu, katanya, Jokowi tetap akan membalas jasa mereka dengan cara lain.
Menurutnya, kalaupun tak mendapat kursi kabinet atau pimpinan MPR, Jokowi akan memberikan hal lain di luar itu.
"Pasti ada politik balas jasa ketika kemarin membantu memenangkan di Pilpres. Seperti periode sebelumnya, banyak tokoh-tokoh organisasi atau aktivis yang membantu Jokowi diberikan jabatan-jabatan di BUMN," kata Rully kepada reporter Tirto.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Gilang Ramadhan
