Indeks Nasional

Dalam 4 hari terakhir, JK memberi kritik terhadap program pemerintah dan Jokowi. Ini aneh lantaran dia masih menjabat sebagai Wapres.

Dua pasang capres-cawapres menawarkan program yang diklaim dapat menyentuh akar persoalan terorisme. Tapi mereka semua salah sasaran.

Tudingan Prabowo soal BIN dianggap tanpa bukti yang kuat sehingga dianggap untuk mendelegitimasi lembaga negara.

Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga akan kena sanksi pidana dan denda bila benar-benar mundur dari gelaran Pilpres 2019.

Pendukung Jokowi merasa akun Nurhadi-Aldo mengampanyekan golput. Mereka minta warganet menghentikan membagikan unggahan akun tersebut. 

Sejarah Pertamina tak bisa lepas dari Ibnu Sutowo. Bermula kala ia ditugaskan A.H. Nasution memimpin perusahaan minyak.

Menjelang debat perdana Pilpres 2019 pada Kamis (17/1/2019), pasangan calon nomor urut 01 Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin sudah bertemu untuk simulasi.

KPU telah menyerahkan kisi-kisi pertanyaan Debat Capres Pilpres 2019 ke perwakilan masing-masing pasangan capres-cawapres pada Kamis (10/1/2019) kemarin.

Megawati mengingatkan kader PDIP soal pentingnya melakukan mitigasi bencana di semua daerah. 

Jokowi-Ma'ruf menerima sumbangan dana kampanye dari dua komunitas golf. Diduga terafiliasi dengan perusahaan dan Bendahara TKN.

Jadwal debat Capres 2019 dimulai pada 17 Januari 2019. Format debat kali ini berbeda dengan 2014 lalu sebab tiap kandidat bisa memiliki kesempatan untuk menanggapi tiap pertanyaan.

Prabowo dan Sandiaga hanya mengacungkan dua jari saat disapa para wartawan yang sudah menunggu di depan kediaman SBY.

Bawaslu memerintahkan KPU memasukkan kembali nama Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang sebagai caleg DPD. Hal ini dikritik lantaran anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus partai.

Kebijakan fusi partai Soeharto memaksa partai-partai nasionalis dan non-Islam bergabung jadi satu. Dari situ lahirlah PDI.

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan langkah lembaganya saat menyikapi penyebaran hoaks surat suara tercoblos tidak berlebihan.   

Ada tiga nama calon Wakil Gubernur DKI. Mayoritas belum dikenal DPRD DKI--pihak yang akan memilih. Maka ada kemungkinan mereka akan ditolak.

Bawaslu akan memutuskan apakah Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang bisa tetap nyaleg atau tidak. Ini adalah ujian integritas bagi mereka.

PAN mengusulkan dua cara untuk memberantasnya. Pertama, dengan cara memiskinkan koruptor. Kedua, memberikan hukuman maksimal kepada koruptor.

ketiga nama itu adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris DPW PKS DKI JakartaAgung Yulianto, serta Ketua Dewan Syariah PKS sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

"Kami berharap segera dihapuskannya pasal karet ITE itu," ujar Imam Nawawi.