Indeks Nasional

Ibah Muthiah adalah Ketua KPUD Kulon Progo. Fotonya viral karena diunggah Andi Arief dalam twitnya soal surat suara yang diduga berasal dari luar Indonesia.

Pendukung Prabowo memiliki tingkat kepercayaan yang rendah kepada KPU dibandingkan kubu Jokowi-Ma'ruf. Apa sebabnya?

Kampanye Rapat Umum memang diatur dalam UU Pemilu. Namun, kampanye jenis ini berpotensi menimbulkan banyak pelanggaran karena melibatkan banyak orang.

Sehari sebelum kedatangan Rocky Gerung, pihak Universitas Muhammadiyah Jember didatangi caleg Hanura yang mengancam perang jika Rocky tetap didatangkan.

Bawaslu meminta para peserta pemilu serta relawan pendukung untuk menyebarkan visi misi dan program, bukan kampanye hitam.

Meski ASN dituntut netral dan tak boleh kampanye, tapi ASN boleh sosialisasi program pemerintah. Hal ini tentu menguntungkan calon presiden petahana Jokowi-Ma'ruf.

LSI Denny JA, Cyrus Network, Roy Morgan, dan PolMark Indonesia menyebut elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di atas Prabowo-Sandi.

Menurut survei LSI Denny JA, Prabowo unggul di kalangan muslim yang menginginkan Indonesia seperti Timur Tengah.

Andi Arief punya rekam sejarah kontroversial dalam berbagai pernyataannya. Kini, Wasekjen Partai Demokrat ini ditangkap karena narkoba.

Berkali-kali kader Demokrat, bahkan SBY sekalipun, meminta masyarakat perangi narkoba. Tapi toh kader mereka sendiri yang mengonsumsi zat terlarang itu.

Proses penghitungan hingga rekapitulasi suara pemilu dilakukan secara manual. Namun, kerentanan IT KPU tetap dinilai penting untuk diperhatikan.

Prabowo mengatakan Orde Baru punya sejumlah keberhasilan dalam membangun bangsa dan negara.

Amien Rais menyindir beberapa omongan Jokowi yang disebut Amien sebagai kebohongan.

API menargetkan akan merebut seluruh suara warga Muhammadiyah untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

Pesantren Buntet, Cirebon secara terang-terangan menolak rencana kedatangan Sandiaga ke pondok itu. Akankah pengaruhi elektabilitas?

Jokowi selalu jualan "kartu sakti", baik pada Pilgub DKI 2012, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019. Oposisi menganggap program ini bermuatan politis, tak semata melayani masyarakat.

Kasus korupsi terkait pemberian izin HGU ini banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus yang menyeret Amran Batalipu, pada 2012.

Tindakan penggiringan opini ke peserta didik yang sudah mendapatkan hak pilih saja tidak diperkenankan, apalagi yang belum memiliki hak politik seperti siswa SD.

BPN disebut harus bertanggung jawab, karena ketiga ibu anggota Pepes sudah mengorbankan hidup mereka bagi pilpres.

Survei internal yang bertolak belakang dengan survei umum mungkin cuma untuk menyenangkan timses, juga jadi peluru menjatuhkan mental lawan politiknya dan menggiring opini pemilih.