Indeks Muhammadiyah

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mengimbau Pemda Jogja untuk melakukan lockdown karena kasus Covid-19 di Jogja terus meningkat.

Tokoh Muhammadiyah Abdul Mu'ti menolak jabatan dengan alasan tidak pantas.

Muhammadiyah dan Kemenag RI masih berbeda pendapat mengenai koreksi waktu subuh di wilayah Indonesia. 

Sinergi antara komunitas agama dan ormas adalah prinsip utama bagi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Miftachul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025.

Mohammad Misbach yang dikenal sebagai haji berpaham kiri pernah berseteru dengan Muhammadiyah.

Muhammadiyah meminta pemerintah berani bertindak tegas apabila ada pelanggaran protokol kesehatan, termasuk acara Rizieq Shihab.

Pemerintah mendatangi ormas-ormas keagamaan yang sebelumnya lantang menolak UU Cipta Kerja. Sebagian menyatakan tetap menolak; lainnya masih mengkaji.

Klaim pihak Istana, penyerahan naskah UU Cipta Kerja ke Ketum PBNU dan pimpinan MUI untuk mendengar masukan semua pihak.

Setelah disetujui menjadi undang-undang, Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap mendapat kritikan dari koalisi sipil hingga ormas agama.

Tokoh Muhammadiyah dan mantan Mendiknas Prof. Malik Fadjar meninggal dunia pada 7 September 2020.

Dana menunda Program Organisasi Penggerak (POP) tahun 2020 setelah ada kecaman dari sejumlah organisasi.

Sejumlah organisasi keagamaan merespons RUU Cipta Kerja. Ada yang lantang menolak, ada pula yang abu-abu.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berencana untuk memanggil Mendikbud Nadiem Makarim beserta jajarannya untuk mendudukkan perkara POP yang menuai polemik.

Permintaan maaf itu Nadiem sampaikan terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Berbagai kebijakan yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dianggap hanya membuat kegaduhan.

Program POP Kemdikbud banjir kritik karena dinilai tidak transparan dan minim akuntabilitas. Bahkan Muhammadiyah, NU, dan PGRI mengundurkan diri dari program itu.

Menyusul NU dan Muhammadiyah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut hasil seleksi POP banyak mendapatkan respons negatif dari publik, apalagi setelah lembaga pendidikan milik PBNU dan Muhammadiyah mundur.

Anggota Komite II DPD RI Gus Hilmy menilai mundurnya NU dan Muhammadiyah dari POP Kemendikbud tidak cukup hanya dihormati, melainkan harus menjadi pertimbangan yang serius.