tirto.id - Berdiri pada warsa 1930-an, Masjid Perak menjadi tengara modernisme Islam yang berkembang di Kotagede. Di usianya hampir seabad, masjid tersebut menjadi saksi bisu pergumulan Islam dengan sinkretisme, kolonialisme, dan komunisme.
Modernisme Islam di Kotagede tidak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah, organisasi yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, sekitar 6 kilometer dari kawasan itu. Di kemudian hari, sejumlah tokoh penting Muhammadiyah pun lahir dari kawasan budaya tersebut.
Idealisme Masjid Perak
Masjid Perak terletak di Jalan Mondorokan No. 51, Trunojayan, Prenggan, Kotagede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada masa Revolusi, masjid ini menjadi saksi penggemblengan Laskar Hizbullah dan Sabilillah sebelum menuju medan perang melawan tentara Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang membonceng Sekutu.
Ruang utama Masjid Perak berbentuk persegi dengan luas 100 meter persegi. Atapnya berbentuk limas yang disangga empat soko guru atau pilar utama. Jendela besar terdapat di dinding sebelah barat, tepatnya di kanan dan kiri mihrab atau pengimaman. Sementara itu, pintu utama terdapat di dinding bagian selatan dan timur.
Para sejarawan berselisih paham tentang asal nama Masjid Perak. Sebagian berpendapat nama tersebut diambil dari kata “perak” yang merupakan komoditas utama para perajin dan pedagang yang menyokong biaya pembangunan masjid itu. Lain itu, warnanya yang putih juga berasosiasi dengan logam mulia itu dan dianggap lambang keikhlasan dan kesucian hati para pembangunnya.
Sejarawan lain berpendapat bahwa nama Perak adalah kesalahan fonetik terhadap kata “firoq”, istilah Arab yang bermakna “perpisahan”. Maksudnya perpisahan dari ritual tertentu yang biasa dilakukan di Masjid Gedhe Mataram, masjid kuno tinggalan Panembahan Senopati. Masjid Perak memang dibangun dengan semangat purifikasi agama dari anasir kepercayaan dan praktik-praktik yang dinilai bertentangan dengan Islam.
Karena lokasinya yang menyatu dengan komplek makam raja-raja, Masjid Gedhe Mataram kerap dijadikan tempat ritual oleh sebagian masyarakat yang percaya pada kekuatan ruh orang yang sudah meninggal. Kebiasaan inilah yang membuat kelompok muslim modernis sekaligus anggota Muhammadiyah merasa kurang nyaman dan mengalihkan kegiatannya ke Masjid Perak.
Pembangunan Masjid Perak dimulai pada 1937 di atas tanah wakaf seluas 400 meter persegi. Pada 1939, proses pembangunan rampung dan setahun kemudian, tepatnya pada 12 Januari 1940, masjid sudah digunakan untuk beribadah. Donatur utama pembangunan masjid tersebut adalah K.H. Amir, K.H. Mudzakir, dan K.H. Muchsin.
K.H. Mudzakir adalah putra K.H. Abdullah Rosyad, seorang abdi dalem (pegawai kerajaan) di bidang keagamaan. K.H. Mudzakir juga merupakan ayahanda Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakir, tokoh Muhammadiyah yang duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Sementara itu, K.H. Muchsin adalah saudara ipar K.H. Mudzakir. Berkat kesuksesannya berbisnis barang-barang grosir, dia menjadi penyandang dana Abdul Kahar, keponakannya, sewaktu menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kairo, Mesir.
Kotagede dan Kerajinan Perak
Kotagede adalah sebuah kecamatan yang terletak di selatan Yogyakarta. Kawaasan ini berdiri sekira 1532. Wilayah yang semula merupakan alas Mentaok ini dibuka sebagai pemukiman oleh Ki Ageng Pemanahan atas titah Sultan Adiwijaya, penguasa Pajang.
Putra Ki Ageng Pemanahan, yaitu Raden Ngabehi Saloring Pasar, kemudian mendirikan Kesultanan Mataram Islam dengan Kotagede sebagai ibu kotanya. Saloring Pasar selanjutnya dikenal dengan gelar Panembahan Senopati.
Meski ibu kota Mataram pernah pindah ke Kerta, Plered, Kartasura, dan Surakarta, Kotagede tetap menjadi kota yang penting. Kiwari, wilayah ini dikenal dengan banyaknya tinggalan sejarah, di antaranya Masjid Gedhe Mataram, makam para pendiri kerajaan, pasar tradisional, rumah-rumah kuno, dan reruntuhan benteng.
Perdagangan adalah pekerjaan yang paling banyak ditekuni masyarakat Kotagede. Seturut H.J. Van Mook dalam “Kutha Gedhe” (1986, hlm. 3), wilayah ini sejak lama menjadi sentra produk-produk kerajinan. Banyak warganya yang berprofesi sebagai perajin emas, perak, kuningan, tanduk binatang, kulit, dan kayu.
Di antara semua itu, kerajinan perak merupakan bidang yang paling banyak ditekuni masyarakat Kotagede, bahkan sejak zaman Mataram Islam. Pada warsa 1930-an tatkala krisis ekonomi alias Malaise menghantam Hindia Belanda, kerajinan perak di Kotagede justru mencapai puncak kejayaannya.
Dalam satu tahun, tercatat 25.000 kilogram perak diproses oleh sekitar 70 perusahaan. Aktivitas produksi itu berhasil menyerap setidaknya 14.000 tenaga kerja. Buruh yang tidak terampil mendapat upah 0,35 gulden sehari, sedangkan buruh yang sudah terampil menerima upah 1,50 gulden sehari. Sebagai perbandingan, harga beras saat itu hanya 0,05 gulden per kilogram.
Pada masa Kolonial, Kotagede disebut-sebut sebagai pusat kerajinan perak terbesar di Hindia Belanda. Meski demikian, bahan baku kerajinan tersebut didatangkan dari luar daerah, khususnya Cikotok, Jawa Barat.
Sebagai pusat kerajinan berskala besar, Kotagede mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kolonial. Pada 1933, dengan maksud memberi pembinaan terhadap para pengrajin perak, Pemerintah Hindia Belanda dan pihak Keraton Yogyakarta mendirikan Pakaryan Ngayogyakarta.
Setiap tahun, lembaga ini memberikan subsidi kepada para perajin di Kotagede hingga 1500 gulden. Lembaga ini juga mengadakan kursus atau pelatihan, mendirikan ruang pameran, serta mencari jalan bagi para perajin dan pengusaha lokal untuk memperluas jaringan pemasaran di dalam negeri dan menembus pasar internasional.
Untuk tujuan yang sama, didirikan pula sekolah kriya yang bernama Sedyaning Piwoelang Angesti Boedi pada 1939. Sekolah tersebut didirikan oleh Java Instituut, sebuah lembaga kebudayaan yang dibentuk untuk melestarikan kebudayaan masyarakat Jawa, Madura, Bali, dan Lombok.
Ketika Muhammadiyah semakin berkembang di Kotagede, para pedagang dan perajin perak banyak yang turut bergabung. Berbagai aktivitas organisasi pun kemudian melibatkan peran serta mereka, tak terkecuali dalam pembangunan Masjid Perak.
Muhammadiyah: Motor Perubahan
Hanya butuh waktu setengah jam berkendara dari Kauman, kampung halaman K.H. Ahmad Dahlan, untuk sampai di Kotagede. Meski begitu, Muhammadiyah baru berkembang pesat di kawasan tersebut pada warsa 1920-an.
Seturut Mitsuo Nakamura dalam Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin (1983, hlm. 15), Kotagede merupakan wilayah terjadinya transformasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang melibatkan Muhammadiyah sebagai salah satu aktor penggeraknya.
Menariknya, transformasi itu bukan dipengaruhi faktor eksternal atau sebab nilai-nilai yang diimpor dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam masyarakat Kotagede sendiri dengan subkulturnya yang majemuk, yaitu santri, priyayi, dan abangan.
Pada masa awal perkembangannya di Kotagede, Muhammadiyah membuka sejumlah lembaga pendidikan, di antaranya Volkschool (Sekolah Rakyat) dan Holland lnlandsche Cursus (Kursus Bumiputra Berbahasa Belanda).
Pada waktu itu, masyarakat Kotagede terbagi menjadi empat golongan. Mereka adalah golongan pegawai kerajaan (abdi dalem), saudagar batu permata dan logam mulia, pedagang kecil seperti penjual makanan atau kebutuhan sehari-hari, serta petani dan buruh.
Sebelum diterima secara luas oleh masyarakat Kotagede, Muhammadiyah mula-mula diminati oleh golongan pedagang kecil. Menariknya, sebagian dari golongan ini juga kepincut dengan rival ideologis Muhammadiyah, yaitu PKI.
Maka tak berlebihan Kotagede saat itu disebut daerah “merah”. Pada 1924, PKI bahkan berani mengadakan kongres di sana.
PKI menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Kotagede karena peran anggota Sarekat Islam (SI) Cabang Surakarta. Organisasi pimpinan H.O.S. Cokroaminoto itu terpecah menjadi dua faksi, yakni SI Putih yang berhaluan nasional-religius dan SI Merah yang berhaluan sosialis-komunis.
Tatkala PKI menjalankan program-programnya di Kotagede usai kemerdekaan, Muhammadiyah mencoba menghambat. Sanggar Bulus Kuning, misalnya, didirikan untuk mengimbangi pengaruh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi dengan PKI. Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah pun tak ketinggalan bersaing dengan Pemuda Rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).
Seturut Mitsuo Nakamura, terdapat empat paradoks gerakan Muhammadiyah di Kotagede. Pertama, sebagai gerakan yang ingin memurnikan praktik keberislaman atau mengembalikannya pada ortodoksi Islam, Muhammadiyah mendapat dukungan masyarakat yang memiliki akar heterodoksi yang kuat.
Kedua, perubahan yang dimotori Muhammadiyah itu mula-mula mendapat dukungan dari kelompok pedagang dan perajin, bukan priyayi atau petani. Pedagang dan perajin adalah kelompok sosial yang tidak umum dalam masyarakat Jawa kala itu.
Ketiga, sebelum masuknya Muhammadiyah ke Kotagede, kelompok pedagang dan perajin bukan merupakan kalangan santri. Keempat, hubungan antara gerakan modernisme Islam ala Muhammadiyah dan kegiatan ekonomi tidak selalu beriringan.
Penulis: Firdaus Agung
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
