Indeks Mpr

PDIP membujuk partai di luar koalisi agar sepakat dengan amandemen UUD 1945 lewat paket pimpinan MPR.

Bamsoet mengusulkan agar pemilihan presiden dipilih kembali oleh MPR meski ia menyadari ide itu akan ditentang dunia internasional dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat pro-demokrasi.

Refly Harun menilai GBHN sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan masa kini lantaran sudah tak lagi menganut supremasi MPR.

Setelah GBHN dihidupkan, juga perlu direncanakan agar masih bisa digunakan untuk jangka 25 tahun ke depan.

Hendroprioyo mengusulkan jabatan presiden kembali dipilih oleh MPR, tak lagi langsung oleh rakyat.

Ma'ruf Amin akan mendukung keinginan PKB untuk bisa mendapatkan kursi pimpinan MPR, terutama kursi Ketua MPR untuk Cak Imin.

Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah Cina tidak mempersulit umat Islam, terutama WNI, yang menjalankan ibadah puasa di negara itu. 

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta jatah kursi pimpinan DPR dan MPR kepada Jokowi.

Korpri Dewan Pengurus Nasional mengukuhkan 16 Dewan Pengurus Korpri Sekretaris Jenderal MPR RI.

Hidayat mengatakan, makna Idulfitri harus bisa dibawa ke dalam dunia politik.

Menurut Zulkifli, kedekatan Jokowi dengan umat Islam bisa dilihat dari agendanya yang sering bertemu dengan banyak ulama.

"Kalau kemudian masyarakat bilang ada yang kurang, boleh mengajukan judicial review ke MK untuk ditambahkan atau menambahkan lagi [usul] ke DPR," ujar Hidayat.

Wacana pelarangan muncul setelah melihat beberapa calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat proses Pilkada 2018 berjalan.

"Saya harapkan bukan sekadar bagi-bagi jabatan, tapi benar-benar dapat meningkatkan kinerja MPR RI."

Tiga pimpinan baru MPR yakni Ahmad Basarah, Muhaimin Iskandar, dan Ahmad Muzani hari ini Senin (26/3/2018) dilantik oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Muhaimin bersama dua pimpinan MPR lainnya, dari PDIP dan Gerindra, akan mengisi tambahan kursi pimpinan MPR RI sesuai UU MD3.

PPP menilai kata 'suara' dalam Pasal 427A UU MD3 harus dimaknai dengan perolehan suara di Pemilu 2014. Bukan dimaknai dengan perolehan jumlah kursi.

Dengan tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka secara yuridis mulai 15 Maret 2018 UU MD3 hasil revisi itu secara efektif berlaku di seluruh Indonesia

Jokowi menyadari, meskipun dirinya tak menandatangani, UU MD3 itu tetap berlaku.

GBHN diperlukan dihidupkan agar pemimpin Indonesia memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Indonesia.