Indeks Mpr

Muhaimin mengaku PKB terus berusaha mendapatkan kursi Ketua MPR. Namun, kewenangan menjadi ketua MPR atau tidak kini menunggu keputusan koalisi.

Amandemen UUD 1945 ditujukan untuk mencegah pemerintahan republik berjalan seperti Orde Baru.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menjelaskan, wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukan soal menghilangkan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) langsung.

Ada kritik dari masyarakat seolah semuanya di MPR, sehingga boroskan anggaran negara

Fadli Zon meminta amandemen UUD 1945 tidak dilakukan untuk kepentingan politik sesaat dari kelompok tertentu saja.

PDIP membantah melakukan 'barter' antara program amandemen terbatas UUD 1945 dengan kursi Ketua MPR. 

Menurut Politisi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi seharusnya bukan ada anggota baru yang masuk dalam jajaran pejabat elite di MPR. Malah ia lebih setuju jika ada perampingan di jajaran elite untuk membuat kinerja MPR lebih efektif dan efisien.

PDIP membujuk partai di luar koalisi agar sepakat dengan amandemen UUD 1945 lewat paket pimpinan MPR.

Bamsoet mengusulkan agar pemilihan presiden dipilih kembali oleh MPR meski ia menyadari ide itu akan ditentang dunia internasional dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat pro-demokrasi.

Refly Harun menilai GBHN sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan masa kini lantaran sudah tak lagi menganut supremasi MPR.

Setelah GBHN dihidupkan, juga perlu direncanakan agar masih bisa digunakan untuk jangka 25 tahun ke depan.

Hendroprioyo mengusulkan jabatan presiden kembali dipilih oleh MPR, tak lagi langsung oleh rakyat.

Ma'ruf Amin akan mendukung keinginan PKB untuk bisa mendapatkan kursi pimpinan MPR, terutama kursi Ketua MPR untuk Cak Imin.

Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah Cina tidak mempersulit umat Islam, terutama WNI, yang menjalankan ibadah puasa di negara itu. 

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta jatah kursi pimpinan DPR dan MPR kepada Jokowi.

Korpri Dewan Pengurus Nasional mengukuhkan 16 Dewan Pengurus Korpri Sekretaris Jenderal MPR RI.

Hidayat mengatakan, makna Idulfitri harus bisa dibawa ke dalam dunia politik.

Menurut Zulkifli, kedekatan Jokowi dengan umat Islam bisa dilihat dari agendanya yang sering bertemu dengan banyak ulama.

"Kalau kemudian masyarakat bilang ada yang kurang, boleh mengajukan judicial review ke MK untuk ditambahkan atau menambahkan lagi [usul] ke DPR," ujar Hidayat.

Wacana pelarangan muncul setelah melihat beberapa calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat proses Pilkada 2018 berjalan.