Lewat Rapat Tertutup, 10 Pimpinan MPR Sepakati Tugas dan Jabatan

Sepuluh pimpinan MPR berbagi tugas, mulai dari penyerapan aspirasi hingga akuntabilitas.

Terbit 9 Oct 2019 10:00 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Pimpinan MPR periode 2019-2024 berfoto bersama pimpinan MPR periode sebelumnya usai pelantikan di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id -

Sepuluh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2019-2024 sepakat membagi tugas melalui rapat pimpinan yang digelar tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan terdapat sembilan bidang yang akan dijabat oleh sembilan wakil ketua MPR saat ini.

Wakil Ketua Bidang Sosialisasi Empat Pilar dijabat Ahmad Basarah, Wakil Ketua Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dijabat Lestari Moerdijat.

Politikus Partai Demokrat Syarief Hasan menjadi Wakil Ketua Bidang Pengkajian Ketatanegaraan.

Kemudian, Fadel Muhammad dari unsur DPD menjadi Wakil Ketua Bidang Penganggaran dan Ahmad Muzani menjadi Wakil Ketua Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan.

"Bapak Ahmad Muzani tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR dalam hal ini mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkiatan dengan dinamika masyarakat tentang kemasyarakatan pancasila, UUD 1945, NKRI, dan BHineka tunggal ika," ujar Bamsoet.

Adapun mantan Ketua MPR Zulkifli Hasan kini mendapat tugas menjadi Wakil Ketua Bidang Persidangan. Sementara Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara dijabat Jazilul Fawaid dan Hidayat Nur Wahid menjadi Wakil Ketua Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR.

Terakhir, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mendapatkan tugas sebagai Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Kinerja MPR.

"Pak Arsul tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara strategis program dan kegiatan pelaksanaan anggaran MPR, serta peyusunan laporan MPR tahunan dan laporan kinerja anggoa MPR akhir masa jabatan," kata Bamsoet.

Selain itu, sepuluh pimpinan MPR juga menyepakati komposisi pimpinan di tiga badan yang dibentuk pada periode ini. Badan pertama adalah Badan Sosialisasi yang akan dipimpin Fraksi Partai Gerindra dengam anggotanya Fraksi NasDem, PKS, PAN dan kelompok DPD.

Lalu Badan Pengkajian akan dipimpin Fraksi PDIP yang akan dibantuk Fraksi Partai Golkar, DPD, Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrat. Terakhir, Badan Penganggaran yang akan dipimpin Fraksi Partai Golkar demgan anggotanya Fraksi PKB, DPD, Fraksi Gerindra dan PDIP.