Indeks Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Moeldoko heran kenapa banyak orang menolak UU Cipta Kerja. Menurutnya peraturan ini baik-baik saja.

Pemerintah menuding tenaga kesehatan & rumah sakit "meng-Covid-kan" pasien. Tudingan nirfakta.

PERSI menyebut tudingan "mengcovidkan" pasien membuat kepercayaan publik terhadap rumah sakit turun.

Tudingan Ganjar dan Moeldoko tak disertai data. Itu justru membuat para tenaga kesehatan kehilangan kepercayaan masyarakat terkait Corona.

"KAMI menilai bahwa Bapak Moeldoko belum membaca maklumat [kami] dengan seksama dan apalagi memahami isinya secara mendalam," kata Din Syamsuddin.

Moeldoko angkat bicara tentang narasi kebangkitan PKI yang kini digaungkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Sejumlah legenda badminton Indonesia, termasuk Rudy Hartono, meminta Moeldoko mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PBSI. 

Moeldoko minta jangan meramaikan soal ketidakpercayaan publik terhadap data pasien COVID-19, tapi ramaikan soal meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam merespon protokol kesehatan.

Moeldoko mengatakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada penyelesaian COVID-19 daripada wacana pembubaran OJK yang sempat ramai.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mencontohkan Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai pertimbangan yang perlu disatukan setelah melihat manfaat lembaga tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta lima deputi KSP berfokus membantu Jokowi menangani COVID-19. 

Pemerintah memastikan kartu prakerja bukan untuk menggaji pengangguran.

Moeldoko menyatakan akan mengumpulkan sejumlah praktisi kesehatan dan akademikus untuk membahas pembentukan satgas virus corona (Covid-19). 

Istana mengaku Kementerian Kesehatan akan merespons tentang penetapan WHO soal pandemi corona (covid-19).

Pihak Istana menduga Pemerintah Daerah Bali tidak menjalankan protokol penanganan Virus Corona (Covid-19) dan ada miskomunikasi.

Ketua HKTI Moeldoko mengatakan harga produk pertanian tak stabil karena kepala dinas tak menindak para petani yang "latah."

Protokol disusun setelah tiga hari pengumuman kasus pertama Corona di Indonesia atau dua bulan usai kasus pertama COVID-19 di Cina.

Mahfud MD menuding banyak penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja berdasarkan "gosip."

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai sangat berbahaya bila pejabat tinggi seperti Moeldoko tidak mengerti dan tak menghormati undang-undang terkait kasus Paniai, Papua.