tirto.id - Presiden Joko Widodo disebut-sebut tengah berencana menghapus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Isu itu muncul bersamaan dengan rencana pemerintah untuk menghapus sejumlah lembaga demi efisiensi, apalagi pemerintah mewacanakan untuk menggabungkan kembali OJK dengan Bank Indonesia.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah masih melakukan kajian untuk pembubaran lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP).
OJK sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang tidak bisa langsung diubah karena harus melibatkan legislatif. Saat ini, kata Moeldoko, pemerintah lebih berfokus agar semua pihak bekerja sesuai undang-undang yang berlaku.
"Menurut kami begini pemerintah berpandangan bahwa saat ini kita masing-masing fokus pada tugas pokoknya sesuai dengan apa yang ada dalam perundang-undangan," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Selain itu, Moeldoko mengatakan pemerintah lebih berfokus pada penyelesaian COVID-19 daripada pembubaran OJK. Pemerintah ingin masalah COVID-19 segera selesai dengan membangun kolaborasi, sinergi dan rasa yang sama untuk menyelesaikan pandemi. Oleh karena itu, semua lembaga harus fokus pada kepentingan bangsa.
"Tidak ada lagi ego-ego sektoral, tidak ada lagi organisasi di bawah yang diprioritaskan, tapi prioritas sekarang ini adalah prioritas bagaimana mengatasi COVID-19 dari sisi kesehatan dan dari dampak. Dari sisi sosial ekonomi keuangan itu harus semuanya bekerja sama agar persoalan bisa segera selesai," kata Moeldoko.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
