Indeks Mkd Dpr

Pimpinan DPR mendorong MKD segera memverifikasi laporan terkait tudingan ijazah palsu program doktoral hakim MK Arsul Sani.

Perbaikan terhadap perilaku komunikasi anggota DPR  harus dilakukan secara menyeluruh, ketimbang hanya sekadar memberi sanksi nonaktif.

MKD telah mengirim surat ke pimpinan DPR RI ihwal putusan etik Adies Kadir Cs.

MKD DPR RI mengambil keputusan tersebut atas inisiatif sidang pribadi setelah melihat persoalan dana reses sensitif di mata publik.

MKD menilai aksi Eko Patrio memainkan sound horeg menanggapi kritik soal joget saat sidang tahunan DPR tak bertujuan untuk menghina.

Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik.

Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio diputus bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik.

Nafa Urbach terlihat sampai lebih dulu di ruang MKD, sementara Adies Kadir yang paling terakhir tiba.

Musik yang dimainkan diklaim menggugah semangat anggota DPR RI, sehingga beberapa di antaranya berjoget.

Dugaan pelanggaran etik Ahmad Sahroni Cs digelar secara terbuka.

Dasco menerangkan, Mahkamah Partai tidak pernah menerima surat tertulis pengunduran diri Sara sehingga permohonan Sara ditolak dan disampaikan ke MKD.

Dasco mengatakan, MKD akan menentukan berdasarkan hasil kajian dan penelaahan perkara oleh pimpinan dan anggota MKD yang dilibatkan.

Menurut Bintang, kelima anggota DPR nonaktif hanyalah korban disinformasi yang terjadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu.

Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai bahwa laporan yang dilayangkan Ketua PHI ke MKD tidak masuk akal.

MKD menyatakan Bamsoet Soesatyo terbukti melanggar kode etik.

Pelantikan Imron Amin sebagai Wakil Ketua MKD dilakukan setelah Habiburrokhman diangkat jadi Wakil Ketua Komisi III DPR.

MKD tak mau membuka hasil pemeriksaan Anggota Fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto dan pihak pelapor terkait tudingan pelecehan seksual.

MKD tak bisa lagi menyidangkan anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf karena telah mengundurkan diri dari partai dan DPR.

BY diduga kerap melakukan KDRT pada istri ke-2 mulai dari menonjok, menampar pipi dan bibir, hingga menginjak-injak tubuh korban yang sedang hamil.

Fraksi PKS memilih eks Wakapolri Adang Daradjatun sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Aboe Bakar Al Habsyi.