Indeks Mk

Menurut Wayan kemungkinan terjadinya dissenting opinion sangat lemah lantaran alat bukti yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga minim. 

Jelang sidang putusan MK, massa aksi hanya bisa berkumpul di sekitar kawasan Patung Kuda hingga depan Gedung Kementerian Pertahanan. Sementara akses menuju gedung MK diblokade secara berlapis.

Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono agenda besok adalah pengucapan putusan, dan tentu tidak ada interupsi.

KPAI menilai sengketa politik yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini memiliki implikasi besar bagi tumbuh kembang anak-anak. KPAI juga mengimbau pada partai politik agar tak melibatkan anak-anak dalam kegiatan apapun terkait politik.

Rencananya, keputusan hasil sidang sengketa Pilpres 2019 mulai dibacakan besok pukul 12.30 WIB.

Personel TNI dan Polri tetap memitigasi potensi ancaman dan gangguan, seperti menyiagakan 47 ribu aparat untuk mengamankan lokasi sidang sengketa juga mengalihkan arus lalu lintas yang menuju ke kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat.

Andre Rosiade mengatakan Gerindra juga ingin bertemu dengan Jokowi. Pada pertemuan nanti kata dia, pihaknya ingin melakukan rekonsiliasi dengan kubu 01 agar dapat menjalin hubungan bersama lagi antara kedua pihak.

Pengumuman MK tinggal dua hari lagi. Ada yang usul agar sebelum itu Jokowi dan Prabowo bertemu. Tapi, sebagaimana pernyataan salah satu anggota tim sukses Prabowo, itu sulit terealisasi.

TKN mengimbau masyarakat untuk tidak turun ke jalan saat pengumuman hasil putusan sengketa pilpres di MK.

Penetapan pemenang Pilpres 2019 dijadwalkan tiga hari setelah MK membacakan putusannya, pada Kamis (27/6/2019) lusa.

Teguran kali ini dilakukan hakim konstitusi Saldi Isra kepada Bambang saat tanya jawab antara hakim konstitusi Manahan Sitompul dengan saksi yang dihadirkan pihak terkait dari Jokowi-Ma'ruf yakni Candra Irawan.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan banyak yang patut diragukan dari kesaksian Beti Kristiana.

KPU menghadirkan ahli IT, Marsudi Wahyu Kisworo untuk menjelaskan soal Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Haris Azhar menolak untuk menjadi saksi bagi tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019, di MK, Senin (19/6/2019).

Hakim konstitusi, I Gede Dewa Palguna tiba-tiba menanyakan konsistensi jawaban Agus ini. Palguna mengingatkan awalnya Agus meyakini sosok Udung tak ada di dunia ini tapi berubah jadi tidak tahu.

Yusril mengatakan seluruh dalil Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno tidak memiliki kausalitas dengan perolehan suara dan hasil pemilu.

Tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf tak setuju bila seruan itu dianggap melanggar prinsip rahasia dan bebas dalam pemilu karena mengajak pemilih memakai baju putih ke TPS.

Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang dijabat Ma'ruf merupakan hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedudukannya sama seperti konsultan hukum atau akuntan publik.

I Wayan Sudirta memandang KPU sebagai termohon juga telah bersikap transparan dan terbuka atas usulan perbaikan DPT dari peserta pemilu.

Menurut Yusril tuduhan-tuduhan yang disampaikan selama ini tanpa adanya bukti justru hanya akan dianggap sebagai pelampiasan emosi ketidakpuasan atas hasil Pilpres 2019.