Indeks Mk

Dalam sidang MK soal sengketa hasil Pilpres 2019 Yusril menilai panjangnya gugatan yang dibacakan oleh Bambang Widjojanto, Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah seperti skripsi yang penuh dengan teori dan argumentasi ilmiah.

Kesaksian ini dianggap sangat penting oleh Priyo sehingga MK perlu mengabulkan permohonan tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga agar LPSK memberikan perlindungan.

Yusril menyatakan Tim Hukum Jokowi-Maruf sudah menyiapkan eksepsi yang isinya meminta MK menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga. 

Pembatasan saksi dan ahli ini mempertimbangkan aspek waktu proses sidang PHPU Pilpres yang hanya dilakukan selama 14 hari kerja

BW mengatakan alasan BPN menyurati MK juga dilatarbelakangi adanya keterbatasan LPSK yang hanya dapat memberi perlindungan pada kasus pidana saja.

Kuasa hukum KPU mengatakan permohonan yang dibacakan hari ini berbeda dengan permohonan awal yang diajukan tim hukum BPN. Sehingga pihaknya keberatan dengan dalil tambahan 10 Juni.

Menurut Yusril sesuai undang-undang menyatakan bahwa tidak ada perbaikan dalam gugatan pilpres.

Hakim Konstitusi MK mengatakan semua bukti telah diverifikasi sedikitnya oleh 700 anggota satuan tugas yang dibentuk khusus oleh MK.

MK disarankan menggunakan pendekatan selain pembuktian TSM dan penghitungan suara, karena waktunya terbatas dalam mengadili sengketa Pilpres 2019.

TKN menilai revisi berkas gugatan tak bisa diterima. Jubir MK lantas menanggapinya dengan mengatakan kalau itu akan diputus hakim.

Empat lembaga negara mengajukan tambahan anggaran tahun 2020 ke Komisi III.

KPU telah menyerahkan jawaban dan alat bukti untuk menjawab dalih penggugat, BPN Prabowo-Sandi terkait sengketa Pilpres 2019.

Personel gabungan dari berbagai institusi akan mengamankan Mahkamah Konstitusi selama sidang gugatan Pemilu 2019.

KPU menyatakan sudah mempersiapkan dokumen dan saksi yang dibutuhkan dalam sidang kasus sengketa pemilu di MK.

KPU siapkan saksi dari seluruh Indonesia sesuai dengan lokus kasus.

Menurut Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah sembilan hakim akan dikawal oleh pengamanan dari rumah ke kantor, ke kediaman dinas, bahkan hingga ke daerah jika diperlukan.

Sidang sengketa Pileg 2019 akan ditunda dan dimulai pada tanggal 1 Juli mendatang.

Caleg bisa mengajukan perbaikan permohonan tiga hari setelah tenggat waktu.

Jika terbukti ada kecurangan yagn sifatnya TSM, MK akan melakukan pemilihan suara ulang yang mungkin tak mengubah hasil.

"Kalau di dalam situ tidak ada penguat kecurangan, ya, dia belum kuat," kata Hibnu.