Indeks Mk

KPU menghadirkan ahli IT, Marsudi Wahyu Kisworo untuk menjelaskan soal Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Haris Azhar menolak untuk menjadi saksi bagi tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019, di MK, Senin (19/6/2019).

Hakim konstitusi, I Gede Dewa Palguna tiba-tiba menanyakan konsistensi jawaban Agus ini. Palguna mengingatkan awalnya Agus meyakini sosok Udung tak ada di dunia ini tapi berubah jadi tidak tahu.

Yusril mengatakan seluruh dalil Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno tidak memiliki kausalitas dengan perolehan suara dan hasil pemilu.

Tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf tak setuju bila seruan itu dianggap melanggar prinsip rahasia dan bebas dalam pemilu karena mengajak pemilih memakai baju putih ke TPS.

Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang dijabat Ma'ruf merupakan hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedudukannya sama seperti konsultan hukum atau akuntan publik.

I Wayan Sudirta memandang KPU sebagai termohon juga telah bersikap transparan dan terbuka atas usulan perbaikan DPT dari peserta pemilu.

Menurut Yusril tuduhan-tuduhan yang disampaikan selama ini tanpa adanya bukti justru hanya akan dianggap sebagai pelampiasan emosi ketidakpuasan atas hasil Pilpres 2019.

Dalam sidang MK soal sengketa hasil Pilpres 2019 Yusril menilai panjangnya gugatan yang dibacakan oleh Bambang Widjojanto, Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah seperti skripsi yang penuh dengan teori dan argumentasi ilmiah.

Kesaksian ini dianggap sangat penting oleh Priyo sehingga MK perlu mengabulkan permohonan tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga agar LPSK memberikan perlindungan.

Yusril menyatakan Tim Hukum Jokowi-Maruf sudah menyiapkan eksepsi yang isinya meminta MK menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga. 

Pembatasan saksi dan ahli ini mempertimbangkan aspek waktu proses sidang PHPU Pilpres yang hanya dilakukan selama 14 hari kerja

BW mengatakan alasan BPN menyurati MK juga dilatarbelakangi adanya keterbatasan LPSK yang hanya dapat memberi perlindungan pada kasus pidana saja.

Kuasa hukum KPU mengatakan permohonan yang dibacakan hari ini berbeda dengan permohonan awal yang diajukan tim hukum BPN. Sehingga pihaknya keberatan dengan dalil tambahan 10 Juni.

Menurut Yusril sesuai undang-undang menyatakan bahwa tidak ada perbaikan dalam gugatan pilpres.

Hakim Konstitusi MK mengatakan semua bukti telah diverifikasi sedikitnya oleh 700 anggota satuan tugas yang dibentuk khusus oleh MK.

MK disarankan menggunakan pendekatan selain pembuktian TSM dan penghitungan suara, karena waktunya terbatas dalam mengadili sengketa Pilpres 2019.

TKN menilai revisi berkas gugatan tak bisa diterima. Jubir MK lantas menanggapinya dengan mengatakan kalau itu akan diputus hakim.

Empat lembaga negara mengajukan tambahan anggaran tahun 2020 ke Komisi III.

KPU telah menyerahkan jawaban dan alat bukti untuk menjawab dalih penggugat, BPN Prabowo-Sandi terkait sengketa Pilpres 2019.