Indeks Mk

Dari 32 perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK), 16 perkara diminta lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Kasus Orient P. Riwu Kore, pemenang Pilkada Sabu Raijua, berkewarganegaraan AS, masih panjang. Kini MK tengah menyidangkannya.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2020 digelar secara serentak bertahap. Tahap pertama digelar pada 26 Februari 2021.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 34 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020, hari ini.

Cagub Sumbar Mulyadi kesal saat potensi suaranya menurun tajam karena ia menjadi tersangka lima hari sebelum pemungutan suara.

Beberapa pihak menilai penghargaan Jokowi untuk para hakim MK adalah intervensi. Hakim pun diminta mengembalikan itu.

Pemberian penghargaan dari Jokowi kepada para hakim MK dikhawatirkan ganggu independensi MK saat menangani perkara uji materi UU Cipta Kerja.

Sri Mulyani minta majelis hakim MK menolak gugatan uji materi UU No. 2/2020 yang merupakan pengesahan Perppu No. 1/2020.

Jika gugatan iNews dan RCTI dikabulkan, sejumlah hal negatif potensial terjadi. Salah satunya media sosial tak lagi demokratis.

MK memutuskan meniadakan sidang per 27 Juli 2020. Sejumlah uji materi UU seperti UU MD3, UU soal pengesahan Perppu Corona, dan UU Pemilu pun ditunda.

Peneliti ICW Egi Primayoga menyatakan pengesahan RUU Minerba terbukti telah melecehkan protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang terjadi pada aksi Reformasi Dikorupsi.

Amien Rais, Din Syamsuddin, MS Kaban hingga Hatta Taliwang mengajukan uji materi ke MK terkait Perppu COVID-19 yang diajukan Jokowi ke DPR RI.

Alasan penolakan MK terkait gugatan yakni tak punya legal standing dan Pepera 1969 tak membuat kerugian konstitusional bagi pemohon.

Mahkamah Konstitusi memutuskan narapidana korupsi tak bisa langsung ikut pilkada. Hal ini disepakati PKB, Golkar, PKS dan PDIP.

Faldo Maldini tak akan bisa maju di Pilgub Sumbar karena gugatannya soal batas usia tak disetujui MK.

KPK berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memutus bahwa eks terpidana kasus korupsi dilarang langsung ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2020).

Penguji materi UU KPK menilai putusan Mahkamah Konstitusi janggal, karena selama persidangan tanggalnya berubah-ubah.

Beberapa kelompok akan mengajukan judicial review terhadap UU KPK yang baru direvisi.

MK memutuskan 21 perkara sengketa hasil Pileg 2019 di panel 3 tidak dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian.   

Agenda sidang perdana dengan pemeriksaan pendahuluan terhadap 260 perkara sengketa hasil Pileg 2019.