Indeks Mk

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen atau presidential threshold tidak sesuai konstitusi. Parpol nonparlemen bersiap menggugat ke MK.

Adanya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) menunjukkan sikap pemerintah dan DPR yang ogah melakukan perbaikan UU Cipta Kerja.

Airlangga sebut pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan bertentangan dengan UUD.

Meskipun diputus menolak permohonan dan menyatakan pemutusan legal, dua hakim konstitusi, memiliki pandangan berbeda (dissenting opinion).

Gugatan tersebut berangkat dari insiden pemblokiran akses masyarakat ke situs Suara Papua pada 2016 yang dilakukan oleh Kominfo.

Majelis melihat bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas norma pasal 40 ayat 2b UU 19/2016 sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Meskipun MK menolak permohonan para pemohon soal uji materi UU Minerba, tapi 3 hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion.

Dari 32 perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK), 16 perkara diminta lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Kasus Orient P. Riwu Kore, pemenang Pilkada Sabu Raijua, berkewarganegaraan AS, masih panjang. Kini MK tengah menyidangkannya.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2020 digelar secara serentak bertahap. Tahap pertama digelar pada 26 Februari 2021.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 34 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020, hari ini.

Cagub Sumbar Mulyadi kesal saat potensi suaranya menurun tajam karena ia menjadi tersangka lima hari sebelum pemungutan suara.

Beberapa pihak menilai penghargaan Jokowi untuk para hakim MK adalah intervensi. Hakim pun diminta mengembalikan itu.

Pemberian penghargaan dari Jokowi kepada para hakim MK dikhawatirkan ganggu independensi MK saat menangani perkara uji materi UU Cipta Kerja.

Sri Mulyani minta majelis hakim MK menolak gugatan uji materi UU No. 2/2020 yang merupakan pengesahan Perppu No. 1/2020.

Jika gugatan iNews dan RCTI dikabulkan, sejumlah hal negatif potensial terjadi. Salah satunya media sosial tak lagi demokratis.

MK memutuskan meniadakan sidang per 27 Juli 2020. Sejumlah uji materi UU seperti UU MD3, UU soal pengesahan Perppu Corona, dan UU Pemilu pun ditunda.

Peneliti ICW Egi Primayoga menyatakan pengesahan RUU Minerba terbukti telah melecehkan protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang terjadi pada aksi Reformasi Dikorupsi.

Amien Rais, Din Syamsuddin, MS Kaban hingga Hatta Taliwang mengajukan uji materi ke MK terkait Perppu COVID-19 yang diajukan Jokowi ke DPR RI.

Alasan penolakan MK terkait gugatan yakni tak punya legal standing dan Pepera 1969 tak membuat kerugian konstitusional bagi pemohon.