Indeks Mk

Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat bahwa Undang-undang Pemilu menjadi undang-undang paling banyak diuji di persidangan.

Jokowi mengakui pemerintah tidak selalu sepakat dengan putusan MK namun tetap patuh dan menghormatinya.

Berikut adalah profil Anwar Usman, ipar Jokowi yang terpilih lagi menjadi Ketua MK. 

Delapan fraksi di DPR mengutus anggota Fraksi Golkar Supriansa menjadi kuasa hukum yang memberikan pandangan kepada MK soal uji materi sistem Pemilu.

Nurul Ghufron mengaku mengalami kerugian karena pada tahun depan tak dapat mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK karena usianya baru 49 tahun.

Putusan MK terhadap UU Minerba semakin membuat pemerintah memberikan ruang luas terhadap eksploitasi mineral dan batubara di Indonesia.

PKS meminta angka presidential threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 7 hingga 9 persen, namun menurut MK hal tersebut bukan ranah wewenang MK.

Jokowi menegaskan bahwa isu presiden dua periode bisa menjadi cawapres bukan berasal darinya.

PKS meyakini diturunkannya angka presidential threshold bisa mencegah konflik yang kerap terjadi akibat Pemilu.

Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan mendesak pemerintah dan DPR agar mengkaji ulang larangan penggunaan ganja untuk medis.

Pemohon legalisasi ganja medis meminta pemerintah segera melakukan riset terhadap narkotika golongan I untuk kepentingan medis, sesuai putusan MK.

Putusan uji materi UU Narkotika akan menentukan kelanjutan boleh tidaknya penggunaan narkotika untuk kepentingan medis, seperti ganja medis.

MK menilai gugatan para pemohon ada yang tidak jelas dan ada yang dinyatakan melewati tenggang waktu pengujian formil.

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen atau presidential threshold tidak sesuai konstitusi. Parpol nonparlemen bersiap menggugat ke MK.

Adanya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) menunjukkan sikap pemerintah dan DPR yang ogah melakukan perbaikan UU Cipta Kerja.

Airlangga sebut pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan bertentangan dengan UUD.

Meskipun diputus menolak permohonan dan menyatakan pemutusan legal, dua hakim konstitusi, memiliki pandangan berbeda (dissenting opinion).

Gugatan tersebut berangkat dari insiden pemblokiran akses masyarakat ke situs Suara Papua pada 2016 yang dilakukan oleh Kominfo.

Meskipun MK menolak permohonan para pemohon soal uji materi UU Minerba, tapi 3 hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion.

Majelis melihat bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas norma pasal 40 ayat 2b UU 19/2016 sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945.