Indeks Minyak Goreng Mahal

Sampai saat ini Kemendag belum memberi kepastian terkait pembayaran dari utang rafaksi minyak goreng (migor).

Ancaman hukuman penimbun minyak goreng diatur dalam Undang-undang (UU) Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.

Ada beberapa bahan dan teknik pengolahan makanan yang dinilai bisa menjadi alternatif pengganti minyak goreng.

DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk menindak minyak goreng merek Minyak Kita yang semakin langka.

Zulkifli Hasan berjanji segera mengirim pasokan minyak goreng ke wilayah Papua dan Maluku dengan jumlah besar untuk menstabilkan harga.

Pedagang pasar mengingatkan Mendag Zulhas menyelesaikan permasalahan inti dari minyak goreng yang terjadi saat ini, yaitu permasalahan rantai distribusi.

Kemendag akan mendistribusikan minyak goreng curah dalam bentuk kemasan ke wilayah timur Indonesia demi mewujudkan pemerataan harga.

Kebijakan pemerintah tersebut justru akan menjadi hambatan bagi masyarakat. Sebab, tidak semua masyarakat memiliki perangkat PeduliLindungi.

Sudah sejak lama industri sawit kental dengan monopoli hanya dikelola oleh beberapa konglomerat sawit besar.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pastikan dalam dua-tiga pekan ke depan minyak goreng banjir di pasaran, dan harga yang terjangkau untuk masyarakat.

Pemerintah didesak segera membuat kebijakan teknis turunan larangan ekspor crude palm oil (CPO).

Pemerintah mengklaim sudah menyalurkan ratusan juta liter minyak goreng hasil DMO. Tapi kenapa di lapangan langka?

Dugaan praktik penimbunan minyak goreng curah marak terjadi di berbagai daerah. Pemerintah seperti enggan menindak tegas.

Satgas yang terdiri dari personel Polri dan Kementerian Perindustrian akan mengawasi proses produksi hingga distribusi minyak goreng.

Menurut anggota Komisi IV DPR RI, Ibnu Multazam, persoalan miGOR yang terjadi saat ini lantaran migor di Indonesia dikelola pihak swasta dari hulu ke hilir.

Habiburokhman curiga ada penyimpangan hukum yang melibatkan penyelenggara negara dalam tata kelola produksi minyak goreng sawit hingga distribusinya.

Dalam banyak kasus elite dan pemerintah kerap menyalahkan dan meminta warga mengalah. Kasus terbaru adalah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dianggap sudah tak wajar sehingga operasi pasar oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai perlu terus dilakukan.

PPP merespons terkait usulan penggunaan hak angket DPR RI dari Fraksi PKS soal krisis minyak goreng.