Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Meski APBN tergolong aman, Purbaya mengakui kenaikan harga minyak akan mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk menambah belanja.

Karding dan Purbaya bahas kesenjangan koordinasi antara petugas karantina dan bea cukai yang berpotensi bikin sejumlah komoditas lolos dari pemeriksaan.

RUU PFII resmi jadi UU. Menkeu Purbaya memimpin Dewan Pertimbangan PFII bersama BI, OJK, LPS, dan PPATK untuk memberi rekomendasi kebijakan.

Menkeu Purbaya memastikan cukai rokok tidak naik pada 2027. Pemerintah menyiapkan layer tarif baru untuk menekan rokok ilegal dan menambah penerimaan.

URI akan fokus ke pendidikan berbasis STEM untuk cetak SDM unggul. Pemerintah juga memperkuat pendidikan kedokteran guna kejar ketertinggalan teknologi.

Pemerintah bakal menambah negara yang dikecualikan dari aturan DHE SDA. Dana devisa diperkirakan mulai masuk ke dalam negeri pada September 2026.

Purbaya menekankan bahwa teknis pelaksanaan penolakan berada di bawah BGN dan tidak memungkiri ada penghematan dari penolakan tersebut.

Menkeu Purbaya menyambangi Kantor PBNU membahas rencana investasi NU dengan mitra internasional. Pemerintah siap mendukung jika risikonya terkendali.

Purbaya mengakui prediksinya soal harga minyak yang akan turun meleset dan justru mengalami kenaikan akibat perang Iran-Amerika Serikat berlanjut.

Menkeu Purbaya mengkaji penempatan sebagian SAL di BPD untuk memperkuat likuiditas. Namun, hanya BPD yang dinilai sehat dan berkinerja baik.

Menkeu Purbaya menyasar perusahaan baja asal Cina usai diduga mengemplang pajak. Sekitar 40 perusahaan lain kini masuk radar pengawasan pemerintah.

Seluruh fraksi Komisi XI DPR menyatakan persetujuan terhadap RUU PFII yang sebelumnya telah melalui pembahasan intensif di Panja selama kurang dari 20 hari.

Pemerintah mengalihkan pengelolaan KCIC dari Danantara ke Kemenkeu untuk menyelesaikan utang Whoosh. Menkeu memastikan tanpa membebani APBN.

Purbaya memastikan tiap Koperasi Desa Merah Putih mendapat modal Rp3 miliar dari pinjaman Himbara. Cicilannya dibayar via Dana Desa selama 6 tahun.

Purbaya mengatakan, diskusi terkait bentuk akhir laporan tersebut sedang berlangsung antara Kemenkeu, BPK, dan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Menkeu Purbaya akan membenahi indikator likuiditas KSSK usai menemukan ketidakakuratan yang dinilai berisiko memicu krisis seperti SVB.

Purbaya menganalogikan kebijakannya bidang perpajakan dengan ungkapan menjaga sumber penghasilan tanpa harus mematikan sumbernya.

Purbaya optimistis, rilis S&P ini akan menjadi pukulan telak bagi sentimen negatif yang selama ini membayangi pasar keuangan Indonesia.

Purbaya soroti perbedaan data saldo peserta JHT yang dimiliki Kemenkeu dengan yang disampaikan Said Iqbal.

Purbaya mengatakan, peningkatan realisasi subsidi dan kompensasi adalah upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.