Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Dengan adanya Satgas ini, masalah penyerapan anggaran diharapkan dapat dideteksi lebih awal.

Insentif Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2026 hanya akan berlaku untuk pegawai di industri pariwisata dan sektor padat karya.

Melalui suntikan modal tersebut, INA diharapkan tidak hanya dapat menggerakkan sektor riil, tetapi juga memperoleh imbal hasil dari investasinya.

Purbaya curiga ada permainan bunga yang dilakukan oleh anak-anak buahnya.

Purbaya sebut Danantara membeli obligasi lantaran belum ada proyek yang akan diinvestasikan.

Data permintaan listrik disebut menunjukkan tren kenaikan, tak hanya di pusat-pusat industri tetapi juga di berbagai daerah.

Penggunaan APBN untuk renovasi Ponpes Al Khoziny dikhawatirkan menimbulkan kecemburua antar pesantren.

Menurutnya, layanan itu dibuat untuk memperkuat transparansi serta memastikan aparat pajak dan bea cukai bekerja sesuai prosedur.

Pencapaian target tax ratio menuju 11 persen akan didorong melalui berbagai langkah efisiensi dan optimalisasi penerimaan pajak.

Purbaya menegaskan bahwa dirinya tak mengomentari kementerian lain, melainkan mencegah inefisiensi budget yang telah dialokasikan di APBN.

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat realisasi pembiayaan rumah bagi MBR yang selama ini terkendala oleh catatan kredit bermasalah bernilai kecil.

Pembiayaan defisit APBN September 2025 sebesar 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga dilakukan dengan menggunakan non utang.

Purbaya tegaskan tak akan membiarkan anggaran MBG menganggur lama di rekening pemerintah.

Purbaya sebut pemerintah tengah membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Purbaya menilai perkembangan ekonomi sebulan terakhir telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Purbaya tegaskan Kementerian Keuangan akan tetap mengelola sektor perpajakan dan kepabeanan secara langsung tanpa membentuk Badan Penerimaan Negara.

Defisit tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp243,2 triliun.

Kanal pengaduan akan menggunakan nomor telepon dan WhatsApp khusus agar pengaduan masyarakat dapat langsung diterima oleh pihak kementerian.

Risiko gagal bayar dari BPD dapat diminimalkan jika dana transfer ke daerah (TKD) dapat dijadikan jaminan.

Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya ditanggung pihak yang menikmati keuntungan dari proyek tersebut.