Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana meluncurkan layanan pengaduan langsung terkait pajak dan bea cukai yang mulai hari ini, Selasa (14/10/2025). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat transparansi dan mempercepat penyelesaian keluhan dari pelaku usaha terhadap biaya-biaya yang dinilai menghambat aktivitas ekonomi, terutama di kawasan pelabuhan.
Purbaya mengatakan, layanan pengaduan ini akan disediakan melalui dua saluran berbeda, masing-masing untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Kedua kanal tersebut akan menggunakan nomor telepon dan WhatsApp khusus agar pengaduan masyarakat dapat langsung diterima oleh pihak kementerian.
“Laporan tuh susah. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi saya akan ini, buka channel langsung ke Menteri. Jadi mereka bisa ngadu ke situ,” ujar Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Purbaya tak memungkiri, banyak laporan dari dunia usaha yang kerap menemui hambatan saat menyampaikan keluhan terkait pungutan atau biaya tambahan di pelabuhan. Melalui layanan baru ini, ia berharap penanganan aduan bisa lebih cepat dan akurat, sekaligus menjadi upaya Kementerian Keuangan menekan praktik tidak transparan di lapangan.
Selain itu, ia juga menegaskan tidak akan ada kebijakan pengetatan terhadap jalur hijau di pelabuhan—jalur yang biasanya digunakan untuk arus barang impor berisiko rendah. Meski demikian, pemeriksaan secara acak tetap akan dilakukan untuk memastikan jalur tersebut tidak disalahgunakan.
“Enggak ada (pengetatan). Saya cuman cek aja pengin tahu hijau itu hijau bener atau enggak. Jangan-jangan hijaunya di dalamnya merah. Tapi akan time and time mereka check se-random, se-regular. Tapi enggak semuanya dicek,” tuturnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
